Ikuti Instruksi Presiden, Susi Bakal Tenggelamkan 7.000 Kapal

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyindir Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang baru menenggelamkan tiga dari sekitar  7.000 kapal yang terbukti mencuri ikan ilegal di perairan Indonesia. Menanggapi pernyataan ini, Susi berjanji akan menenggelamkan sisa kapal tersebut di akhir tahun ini.

"Iya nanti mau tenggelamkan lagi di akhir tahun ini," ungkap dia kepada wartawan usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Menurut Susi, beberapa dari 7.000 kapal yang ditangkap tersebut sedang menjalani proses pengadilan. Jika sudah selesai, maka penenggelaman kapal baru bisa dilakukan. Sayangnya, dia tidak menyebut secara pasti jumlah kapal yang ditenggelamkan pada akhir tahun nanti.

"Sedang proses pengadilan. Nanti kalau pengadilan memutuskan ditenggelamin, maka kami akan tenggelamkan," tegas dia.

Dia memastikan tidak ada satupun kapal asing tersebut yang akan dipergunakan untuk nelayan lokal. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Jokowi.

"Perintah Presiden menenggelamkan, mau bagaimana? Jadi tidak ada buat nelayan, yang sudah disita pasti akan kami tenggelamkan," jelas Susi.

Menurut Susi, kebijakan penenggelaman kapal asing yang menjarah hasil kekayaan laut Indonesia ini telah membuat kapal asing terbirit-birit lari dari perairan nusantara.

"Iya dong, beberapa kapal asal Vietnam memutuskan untuk pergi dari perairan Indonesia. Dan nggak akan balik lagi," ucapnya.

Sebelumnya, ketegasan Menteri KKP dalam melakukan eksekusi penenggelaman ini masih dinilai lambat oleh Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Jokowi berdasarkan data yang ia peroleh dimana sebenanrnya ada sekitar 5.000 hingga 7.000 kapal asing ilegal pencuri ikan yang berlalu lalang di perairan di Indonesia.

‎"Tapi kok baru sekali ditenggelamkan, itu 3 kapal, saya masih menunggu lagi kapan ada lagi yang ditenggelamkan, masak ada 5000-7000 kapal ilegal hanya 3 yang ditenggelamkan, kurang," kata Jokowi. (Fik/Gdn)