Sukses

Gubernur Sulteng Sedih Wilayahnya Paling Banyak Orang Miskin

Sulawesi mencatatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari rata-rata ekonomi nasional tahun lalu dengan kekayaan sumber daya alam melimpah

Liputan6.com, Kendari -

Pulau Sulawesi mencatatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari rata-rata ekonomi nasional pada tahun lalu dengan kekayaan sumber daya alam melimpah. Namun ironis, tingkat kemiskinan di Pulau Sulawesi justru di bawah realisasi nasional karena kesenjangan infrastruktur antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Longki Djanggola, pulau ini mencapai pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 7,78 persen atau lebih tinggi dari rata-rata ekonomi nasional sebesar 5,78 persen.

Dari catatannya, pertumbuhan ekonomi tinggi, namun tingkat kemiskinan tahun lalu masih 12,79 persen. Sedangkan rata-rata nasional 11,25 persen karena minimnya infrastruktur pedesaan yang menunjang mata pencaharian rumah tangga miskin

"Potensi luas, sumber daya alam sangat berlimpah di Sulawesi tapi nilai tambahnya belum optimal, khususnya infrastruktur di wilayah masing-masing. Sehingga ironis, kita malah identik dengan kemiskinan dan ketertinggalan dibanding Pulau Jawa," jelas dia di acara Musrenbang Regional Wilayah Sulawesi, Palu, Sulteng, Sabtu (6/12/2014).

Lebih jauh kata dia, dari 113 kabupaten tertinggal, sebanyak 70 persenya berada di kawasan Indonesia Timur. Kesenjangan sangat jelas terasa karena kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) masih disumbang dari wilayah Jawa sebesar 61,52 persen, Sumatera 20,80 persen, namun Sulawesi cuma 5,07 persen.

"Gini ratio (ketimpangan antara si kaya dan si miskin) bervariasi. Sepanjang Maret 2014 gini ratio di enam provinsi. Sebesar 0,396 lebih rendah dari rata-rata gini rasio nasional 0,41 persen," terang dia.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi, kata Longki dapat terus ditingkatkan melalui pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara lantaran keterbatasan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai proyek tersebut.

"Makanya kami curhat dengan Presiden beberapa waktu lalu, supaya wewenang pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dasar bisa dibantu pemerintah pusat. Apakah lewat dana alokasi khusus, atau yang lain," harap dia.(Fik/Nrm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini