Kiat Bos Pertamina Agar RI Bebas Ancaman Krisis Energi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto memiliki kiat agar Indonesia terbebas dari ancaman krisis energi, seperti yang dikhawatirkan belakangan ini.

Dwi Soetjipto mengatakan, perlu pembangunan fasilitas untuk meningkatkan ketahanan energi seperti pembangunan dan meningkatkan kehandalan kilang dan tangki timbun Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Itu bagaimana kami mengambil added value sebanyak-banyaknya. Revitalisasi kilang yang ada, dan membangun yang baru. Termasuk oil tank,"  kata Dwi, usai menghadiri Pertamina eco run, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Minggu (30/11/2014).

Menurut Dwi, dengan fasilitas tersebut, risiko Indonesia mengalami krisis energi khususnya BBM dapat berkurang. "Jadi kita tak terlalu dipepet posisi krisis," ungkap Dwi.

Ia menambahkan, untuk sumber dana pembangunan fasilitas tersebut bisa berasal dari internal Pertamina atau menggandeng mitra.

"Kalau bisa pertamina berinvestasi sendiri, ya dilakukan. Kalau tidak kami harus menggandeng mitra strategis," pungkasnya.

Mantan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Susilo Siswoutomo pernah mengatakan, biaya membangun tangki timbun untuk ketahaan energi mencapai US$ 45 miliar. Angka itu dirumuskan di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Di sisi lain, Direktur FITRA, Uchok Sky Khadafi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membohongi rakyat dengan berkata jika pembelian minyak mentah ke negara Angola akan mendapat diskon US$ 15 per barel.

"Dari surat terakhir kesepakatan itu, Angola mematok harga minyaknya sama dengan harga minyak pasaran internasional," ungkapnya.

Bila memang Indonesia dapat diskon dari negara Afirka tersebut, Uchok menantang Jokowi untuk beli minyak sebanyak-banyaknya.

Selain itu, Uchok mengungkapkan, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Angola telah terjalin, tentunya hal itu akan dimanfaatkan oleh mafia migas meraih keuntungan.

"Kalau benar diskon, beli dong minyak yang banyak, terus disimpan di kilang-kilang minyak internasional," tegas Uchok menantang Jokowi.

Senada dengan Uchok, Direktur IPI, Karyono Wibowo mengatakan pemerintah harus hati-hati terkait kerjasama yang belum pasti terjadi. Itu bisa jadi pembohongan publik.

"Menteri Sudirman Said dan Rini harus hati-hati mengatakan kerjasama minyak ke masyarakat sebelum ada kepastian legal, sebaiknya jangan dibuka ke publik dulu," ujarnya.

Kalau pernyataan tidak sesuai dengan fakta, maka masyarakat akan menilai ada kebohongan publik. Padahal itu hanya bagian dari pencitraan. (Pew/Ahm)