Proyek JSS Tertunda, Pengusaha Ini Diminta Cari Bisnis Lain

Oleh Fiki Ariyanti pada 25 Nov 2014, 08:00 WIB
Ilustrasi Jembatan Selat Sunda

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik penundaan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Para pelaku usaha ini mendukung penuh proyek prioritas pemerintah untuk menggarap tol laut.

Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi tak menyesal dengan keputusan pemerintah untuk menunda pembangunan jembatan sepanjang 29 Kilometer (Km) itu. Lantaran belum ada investasi besar yang sepenuhnya dikeluarkan untuk memulai pengerjaan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera ini.

"Uangnya juga belum masuk. Kalaupun ada investasi baru studi kelayakan (feasibility studi/FS) saja. Ya sudah lah, Pak Tomy Winata suruh cari bisnis lain," cetus dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Selasa (25/11/2014).

Tomy Winata merupakan pemilik perusahaan Artha Graha Network sebagai pemenang tender pemrakarsa FS jembatan Selat Sunda dari pihak swasta. Artha Graha berduet dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan konsorsium pemerintah daerah Banten dan Lampung.

"Jadi nggak usah dipaksakan jika memang pemerintah baru mau fokus di sektor kemaritiman, tol laut," ujar Sofjan.

Dia menyarankan pemerintah untuk serius membangun tol laut, seperti membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan, pengadaan kapal, penyediaan fasilitas terintegrasi di pelabuhan agar mampu menekan ongkos logistik.

"Kalau JSS dianggap nggak visible, ya sudah pindah saja. Misalnya membangun pelabuhan terintegrasi seperti di Tiongkok supaya ekspor impor lebih mudah, lebih murah. Daripada fasilitas di taruh terpisah-pisah bikin mahal dan macet," tutur Sofjan.

Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menegaskan proyek JSS hanya ditunda, bukan dibatalkan. Penundaan tersebut ditengarai karena beberapa alasan.

"Tidak batalkan tapi ditunda. Belum saatnya sekarang," tegas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono.

Ia menjelaskan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah memiliki arah visi untuk membangun Indonesia dari wilayah pinggiran. Dengan begitu, ketimpangan pembangunan termasuk infrastruktur antar wilayah dapat mengecil.

Saat ini, lanjutnya, ketimpangan pembangunan infrastruktur terlihat di wilayah Sumatera, Jawa (Indonesia Bagian Barat) dengan wilayah Timur Indonesia. Pertumbuhannya 60 persen dan 20 persen, sedangkan sisanya di wilayah Timur.

"Jika dibangun jembatan Selat Sunda maka semakin meningkatkan ketimpangan di wilayah Timur. Makanya saat ini kita prioritaskan (pembangunan) ke Timur seperti Kalimantan dan Sulawesi supaya bergerak," terang dia. (Fik/Ahm)