Siapa Pun Terpilih, Presiden Baru Hadapi Banyak PR

Liputan6.com, Jakarta - Siapapun yang akan terpilih sesuai perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli 2014, presiden baru Indonesia sudah ditunggu banyak pekerjaan dan agenda. Oleh karena itu, siapapun yang akhirnya terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 harus didukung bersama untuk melanjutkan pembangunan nasional yang tengah berjalan.

"Kita tentunya tidak ingin menghabiskan energi terlalu banyak di kontestasi politik penyelenggaraan pemilihan Presiden 2014. Kita masih membutuhkan energi yang besar menghadapi tahun-tahun mendatang. Karena itu, kita harus meniadakan dendam politik pasca pemilihan Presiden," ujar Guru Besar Fakultas Ekonom UI, Firmanzah, seperti dikutip dari situs Setkab, Senin (14/7/2014).

Firmanzah mengatakan, ada agenda pembangunan nasional yang masih menyisakan sejumlah tantangan baik jangka pendek dan jangka panjang. Ia mencontohkan, Indonesia akan memasuki babak masyarakat ekonomi ASEAN pada 2015. Hal ini memerlukan perhatian serius mengingat waktu yang tersisa relatif singkat setelah penyelenggaraan pemilihan Presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang dilantik pada 20 Oktober 2014 perlu mengoptimalkan kerja dua bulan sebelum memasuki 2015. Ini tentunya bukan hal mudah," kata Firmanzah.

Ia mengatakan, konsolidasi dan koordinasi lintas sektor perlu dipacu di samping mengawal percepatan infrastruktur. Hal ini dilakukan agar Indonesia bisa meraih manfaat positif dari era komunitas ASEAN. Era baru masyarakat ASEAN ini tentunya juga memicu ketatnya persaingan antar kawasan di masa mendatang.

Kedua, tantangan yang dihadapi Indonesia yaitu menjaga kedisiplinan fiskal. Menurut Firmanzah, pengelolaan fiskal memerlukan kehati-hatian dan kedisiplinan yang tinggi di tengah ekonomi dunia masih menyisakan ketidakpastian tinggi.

"Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga kesinambungan fiskal sehingga ekonomi nasional dapat terus tumbuh berkualitas," kata Firmanzah.

Ketiga, Firmanzah mengingatkan, reformasi birokrasi perlu dipercepat untuk memangkas ekonomi biaya tinggi yang selama ini banyak membelenggu daya saing nasional. Ia menuturkan, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu potret reformasi birokrasi yang perlu terus ditingkatkan untuk mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang optimal.

"Sinkronisasi regulasi lintas sektoral masih menjadi kendala bagi pembangunan sektoral. Begitu pula pelayanan terpadu satu pintu perlu terus didorong sebagai modal bagi proses penyederhanaan regulasi," ujar Firmanzah.

Tak hanya tantangan ekonomi itu saja yang dihadapi Indonesia, pemerintah juga masih menghadapi persoalan pengentasan kemiskinan, pengangguran dan upaya perluasan pasar lapangan kerja. (Ahm/)