Asing Juga Dapat Subsidi BBM

Liputan6.com, Jakarta - Pemberian subsidi energi di Indonesia yang dipandang terlalu tinggi telah lama menjadi perdebatan. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jazilul Fawaid menilai, pemberian subsidi energi di Indonesia masih kurang tepat sasaran dan hanya dinikmati kalangan tertentu.

"Subsidi energi ini lebih banyak dinikmati orang-orang yang tinggal di kota yang memiliki banyak mobil. Artinya tidak diberikan secara merata," ungkap Jazilul yang juga merupakan tim pemenangan Jokowi-JK pada acara Live Streaming Debat Calon Presiden (Capres) di Kantor Liputan6.com, SCTV Tower Jakarta, Sabtu malam (5/7/2014).

Lebih lanjut, dia membandingkan, jumlah kepemilikan kendaraan pribadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) jauh lebih banyak dibandingkan wilayah Papua. Menurutnya, itu merupakan contoh nyata bahwa penggunaan subsidi energi masih belum dinikmati secara merata.

"Coba hitung berapa jumlah mobil di Jakarta dan Papua. Sedikit orang yang pakai mobil di sana, artinya masyarakat di Jakarta lebih menikmati subsidi dari pemerintah," tuturnya.

Dia menyarankan, seharusnya pemerintah bisa mengurangi dan mengalihkan sebagian dana subsidi tersebut ke bidang pertanian dan infrastruktur. Itu karena distribusi energi dari satu wilayah ke daerah lain memerlukan infrastruktur yang mumpuni.

"Lebih baik subsidi yang mencapai Rp 400 triliun rupiah itu dialokasikan ke bidang pertanian dan pembangunan infrastruktur. Subsidi itu harus dikurangi," tandasnya.

Kurang tepatnya pengguliran dana subsidi energi juga dibenarkan Mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Kardaya Warnika. Ironisnya, dia mengatakan subsidi di Indonesia masih belum dibagikan dengan adil.

"Orang kaya juga mendapatkan subsidi. Bahkan orang asing tidak minta tapi kita kasih minyak subsidi. Ini salah satu bukti subsidi tidak tepat sasaran," jelasnya.

Pengamat energi nasional Iwa Garniwa juga menantang para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden untuk mengatasi masalah subsidi yang kian meradang. Selain itu, pemerintah baru juga diminta untuk memberikan kebijakan area atau regional yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan lokal.

"Mampu tidak turunkan subsidi? Tidak ada cara lain kecuali dengan berani menaikkan harga minyak dan gas," tandasnya. (Sis/Gdn)