Pemda Dihimbau Bangun Infrastruktur Penyedia BBM

Kendala yang Dihadapi Pertamina Saat Salurkan BBM ke NTT — Konsumsi BBM di wilayah Nusa Tenggara Timur rata-rata tumbuh 10% sampai 11 % per tahun.

Liputan6.com, Jakarta - Manajemen PT Pertamina (Persero) mengimbau pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur penyedia bahan bakar minyak (BBM). Langkah itu perlu dilakukan agar Pertamina dapat menyalurkan BBM subsidi dan non subsidi hingga pelosok daerah.

Vice President Distribution Fuel and Marketing PT Pertamina, Suhartoko menuturkan, Pertamina dan lembaga penyalur berkewajiban menyalurkan BBM berapa pun biayanya.

Harga BBM itu pun ditetapkan sesuai dengan harga pemerintah. Ada sekitar 11 kabupaten di Papua yang belum memiliki agen penyalur minyak dan solar (APMS) sehingga membuat harga energi makin mahal.

"Biaya penyaluran itu sudah diperhitungkan meski itu diangkut ke pedalaman. Memang menyedihkan bagi lembaga penyalur bbm yang jauh," kata Suhartoko dalam acara Workshop On Train, dari perjalanan Jakarta menuju Yogyakarta, Senin (16/6/2014).

Untuk mengatasi itu, pihaknya mendorong pembangunan infrastruktur lewat agen penyalur minyak dan solar. Suhartoko mengatakan, ada kuota BBM yang ditetapkan untuk sejumlah kabupaten itu yang ditentukan oleh BPH Migas.

Adapun kabupaten yang belum memiliki agen penyalur dengan melihat historis kabupaten itu yang mengalami pemekaran. Selain itu, tantangan untuk menyalurkan dan pengadaan subsidi BBM itu adanya Perpres 2008.

"Pemda ini selalu atur buat rekomendadi titik SPBU buat harga jual. Mereka buat rekomendasi salah. Ini juga menjadi tantangan," kata Suhartoko. (Ahm/Nrm)