Jokowi-JK Tak Berpihak pada Nelayan Tradisional

Liputan6.com, Jakarta - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo dan dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tak memihak kalangan nelayan tradisional.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Perikanan Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS), Abdul Halim mengatakan, salah satu visi dan misi Jokowi-JK terkait ketahanan pangan adalah menjadikan Indonesia sebagai bangsa matirim yang maju, kuat, dan mandiri berbasis kepentingan nasional dengan menetapkan kawasan konservasi perairan menjadi 17 juta hektar (ha).

"Kalau kawasan konservasi laut diperluas, maka kawasan perairan tersebut tidak boleh digunakan sebagai area tangkap," ujarnya dalam diskusi Menakar Janji Capres untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan, di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (30/5/2014).

Menurut Halim, perluasan tersebut membuat area penangkapan nelayan tradisional Indonesia dibatasi sehingga konstribusi para nelayan untuk peningkatan produksi perikanan 40-50 juta ton sulit tercapai.

"Program tersebut justru tidak memberikan perhatian terhadap sumber penghidupan nelayan tradisional yang jumlahnya terus menurun," katanya.

Dia menjelaskan, Indonesia sebenarnya memiliki potensi perikanan mencapai 6,2 juta ton. Namun sayangnya tingkat konsumsi ikan di dalam negeri terhitung kecil jika dibandingkan negara lain.

"Seperti Senegal konsumsi ikannya mencapai 453 kilogram per kapita per tahun, Gambia dan Gana mencapai 55% dari potensi ikan lokal, Kamboja 60%. Sementara Indonesia hanya sekitar 4%," jelas dia.

Dia juga memaparkan bahwa prosentase impor ikan segar dan beku Indonesia mencapai 53,61%. "Ini berarti separuh kebutuhan ikan Indonesia didatangkan dari negara-negara yang justru menjadi pencuri ikan negara ini. Di sini pasangan Jokowi-JK tidak memiliki langkah kongkrit untuk melindungi masyarakat nelayan," tandasnya. (Dny/Gdn)