Pengamat Soroti Polemik Impor Beras

BHS juga sangat prihatin dengan pernyataan Menteri Pertanian yang bisa memaklumi harga beras tinggi di Indonesia tanpa menganalisa penyebabnya dan bahkan menyarankan masyarakat mengkonsumsi sagu sebagai pengganti beras.

Padahal Menteri Pertanian seharusnya malah mendorong peningkatan produksi beras nasional untuk bisa bersaing dengan negara lain.

Dia mencontohkan Vietnam, dimana Indonesia mempunyai lahan pertanian sebesar 70 juta hektar dengan lahan panen padinya sebesar 10,41 juta hektar tetapi hanya menghasilkan beras nasional sekitar 31 juta ton pertahun.

Sedangkan Vietnam yang hanya mempunyai lahan pertanian sebesar 7,2 juta hektar menghasilkan produksi beras 44 juta ton pertahun.

"Dan Vietnam bahkan bisa menjadi negara pengekspor beras nomor 2 terbesar dunia di tahun 2020 tetapi Indonesia tidak masuk dalam negara pengekspor beras terbesar didunia sampai dengan peringkat 10 besar dunia," terang BHS.

Alumni ITS yang didaulat sebagai Bapak Petani Sidoarjo ini mengatakan harusnya Menteri Pertanian berusaha untuk mendengar keluhan petani mulai dari sektor pengairan yang kesulitan air walaupun dipinggir sungai atau waduk yang baru dibangun, kesulitan pupuk baik subsidi maupun non subsidi dengan harga sangat mahal padahal bahan baku untuk pupuk sangat berlimpah di Indonesia, kesulitan benih (subsidi bahkan dihapus dan harga mahal), kesulitan BBM Subsidi, Asuransi, hama (tikus, wereng, dll), kesulitan mendapatkan Kredit Usaha KUR, serta pemasaran produk petani sangat kurang mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian.

"Bila produksi wajar dengan lahan panen padi 10,4 juta hektar yang perhektarnya menghasilkan rata rata 8 ton gabah dan bisa panen dua kali, serta keberpihakan pemerintah kepada petani cukup besar, maka harusnya bisa menghasilkan 166,4 juta ton gabah atau setara dengan sekitar 90 juta ton beras yang dihasilkan pertahunnya," kata dia.

Sehingga dengan kebutuhan masyarakat Indonesia setahun yang hanya berkisar 20 sampai 30 juta ton, masih akan tersisa 60 juta ton beras yang bisa kita ekspor ke negara lain seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi “Tidak Perlu Lagi Impor Beras" dari luar negeri.

"Dan tentu harga beras kitapun akan menjadi semakin murah bila komponen biaya yang saat ini besar ditanggung oleh para petani bisa di selesaikan oleh Kementerian Pertanian sehingga beras di Indonesia tidak masuk dalam harga yang tertinggi di Asia Tenggara yang saat ini dari 10 tahun terakhir beras di Indonesia, yang menurut Data World Bank, adalah termahal di Asia Tenggara," kata BHS.