Kapolri: NKRI Terancam Pecah Jika Ideologi Khilafah Diterapkan

Tito menjelaskan, penduduk Indonesia mayoritas muslim. Sekira 85 persen. Namun bukan berarti konsep ideologi Khilafah cocok di implementasi di Indonesia.

oleh Ady Anugrahadi diperbarui 18 Jul 2018, 08:03 WIB
Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian, di Posko Terpadu Angkutan Lebaran (Angleb) 2018, di Terminal Terpadu Merak (TTM), Kota Cilegon, Banten, Senin (11/06/2018). (Liputan6.com/Yandhi Deslatama)

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan dampak ideologi Khilafah Islamiyah jika diterapkan di Indonesia. Menurutnya, ideologi tersebut bakal menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Indonesia (NKRI).

"Ideologi Khilafah menjadi ancaman bagi NKRI karena tidak paralel dengan konsep Pancasila," kata dia di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Tito menjelaskan, penduduk Indonesia mayoritas muslim. Sekira 85 persen. Namun bukan berarti konsep ideologi Khilafah cocok di implementasi di Indonesia. Sebab, tidak semua daerah didominasi muslim.

"Saya pernah jadi Kapolda Papua dua kali. Di daerah yang memiliki umat Kristiani. Bahkan di satu daerah ada Kota Injil pertama di Indonesia. Lalu, NTB, Sulawesi utara, Maluku juga demikian. Bali, agama Hindu yang dominan," ujar dia.

Tito Karnavian memprediksi, daerah-daerah tersebut tidak akan rela jika Indonesia menggunakan sistem khilafah.

"Tidak akan rela karena begitu dibuat sistem khilafah mereka akan menjadi minoritas yang terpinggirkan," ungkap dia.

Misalnya, dia melanjutkan, apabila tetap terjadi maka NKRI akan terpecah belah. Satu per satu daerah akan memisahkan diri.

"Bali, Papua, dan NTB akan pisah. Pecahlah gabungan NKRI," ujar Tito Karnavian.

2 dari 2 halaman

Piagam Jakarta

Selain itu, Tito menjelaskan faktor lain yang dapat menimbulkan perpecahan jikalau tujuh perkataan yang hilang di Piagam Jakarta dimunculkan kembali.

Diketahui, bunyi tujuh kata itu adalah dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Tito menyebutkan, ini dapat menjadi pemicu konflik.

"Oke silahkan. Buat aturan yang mendukung itu. Maka akan buat aturan perda di Bali yang benuasa Hindu. Di Manokwari yang bernuasa Kristiani. Maka konflik terjadi," tandas dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya