Sukses

Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Raih WTP

Wakil Presiden Boediono menyerahkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat.

Liputan6.com, Jakarta: Wakil Presiden Boediono menyerahkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Jakarta, Senin (19/9), dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2010/2011 di Kementerian Keuangan. Penghargaan itu merupakan yang ketiga kalinya diraih BNP2TKI sejak 2008. Instansi tenaga kerja yang baru berusia 5 tahun ini berhasil meraih opini tata kelola pemerintahan dan laporan keuangan tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kurun waktu tahun 2010.

"Penghargaan WTP ini untuk seluruh karyawan BNP2TKI karena merekalah yang sehari-hari mengelola keuangan. Saya hanya memberikan motivasi sekaligus garis kebijakan sesuai aturan yang benar," ujar Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat dalam surat elektroniknya di Jakarta, Selasa (20/9). Ia menambahkan bahwa penghargaan WTP selama tiga kali itu dihasilkan atas komitmen tinggi dari jajaran BNP2TKI guna membangun kinerja sebaik-baiknya untuk melayani TKI.

Jumhur mengatakan kinerja pelayanan BNP2TKI terhadap TKI diorientasikan pada upaya perbaikan penempatan dan perlindungan TKI dengan berbagai unsur pemerintah yang bertugas melayani TKI, baik pemerintah pusat, daerah, maupun Perwakilan RI di luar negeri. Selain kepada BNP2TKI, Wakil Presiden Boediono juga menyampaikan penghargaan WTP 2010 untuk berbagai lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah di antaranya MPR, DPR, BPK, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.

Kemudian Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Kemananan, Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian BUMN, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Sedangkan pemerintah daerah yang meraih WTP adalah Pemerintah Provinsi Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Pemerintah Kabupaten Buton, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Jepara, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan Pemerintah Kota Surakarta. (ARI)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.