Go-Jek Sesalkan Putusan Dishub Jabar Larang Transportasi Online

Oleh Iskandar pada 11 Okt 2017, 19:19 WIB
Menko Kemaritiman dan Menhub Luncurkan Aplikasi Go Blue Bird

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat (Jabar) baru saja mengeluarkan larangan beroperasi bagi transportasi online sebelum diterbitkannya peraturan baru mengenai hal tersebut.

Menanggapi putusan tersebut, Go-Jek menyesalkan penutupan layanan transportasi online oleh Dishub Jabar.

"Keputusan ini akan sangat merugikan para mitra pengemudi dan konsumen yang selama ini telah merasakan kemudahan dalam kehidupan sehari-harinya dari layanan Go-Jek," kata manajemen Go-Jek kepada Tekno Liputan6.com, Rabu (11/10/2017) di Jakarta.

Go-Jek menyebut, layanan aplikasi on-demand seperti Go-Car hadir dengan niat baik untuk memberikan solusi atas layanan transportasi yang mudah dan nyaman sekaligus memberikan peluang bagi pekerja sektor informal untuk meningkatkan kesejahteraannya.

"Kehadiran layanan transportasi online juga telah terbukti menambah pendapatan bagi ratusan ribu mitra pengemudi," ujar penyedia layanan transportasi online itu menambahkan.

Terkait dengan perizinan, sebagai perusahaan karya anak bangsa, Go-Jek mengklaim senantiasa memenuhi aturan yang berlaku.

"Saat ini kami telah mengantongi izin usaha seperti SIUP, TDP dan izin usaha lainnya," pungkas Go-Jek.

Untuk diketahui, larangan itu merupakan salah satu isi Surat Pernyataan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT).

Surat Pernyataan Bersama terkait angkutan sewa khusus atau taksi online ini telah disepakati di Gedung Pakuan Gubernur Jabar, Kota Bandung, pada 6 Oktober 2017.

1 of 2

Dukungan Terhadap Aspirasi WAAT Jabar

Dalam surat itu, Pemda Jabar menyatakan dukungan terhadap aspirasi WAAT Jabar agar angkutan sewa khusus atau taksi online (Grab, Uber, GoCar dan GoJek) tidak beroperasi sebelum diterbitkannya peraturan yang baru tentang transportasi online.

Mengenai teknik pengawasan dan pengendalian, Pemda Jabar akan segera berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah pusat untuk merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil. Semua pihak sepakat untuk tetap menjaga keamanan agar tetap kondusif.

Isi Surat Pernyataan Bersama ini diunggah oleh Wali kota Bandung, Ridwan Kamil, di akun Instagram miliknya.

"Sesuai press conference pagi hari ini tanggal 9 Oktober 2017 dari Dishub Jawa Barat, bahwa sudah terjadi kesepakatan-kesepakatan, sehingga rencana mogok angkutan umum di area Bandung Raya tidak jadi dilaksanakan. Semoga menjadi maklum," tulisnya.

(Isk/Cas)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

Lanjutkan Membaca ↓
Bumble BeeBumble Bee

Kebanyakan makan micin jadint otakny udh engk bisa berpikir jernih lagi

BuleBule

hem kalo mau berantem berantem aja sekalian kalian warga indonesia bukannnya senang mengadu domba masyarakatnya sendiri??warga indonesia seakan akan senang jika adanya pertumpahan darah...emangnya yg ngasih makan istri anak supir angkot kalian??ngomong pke otak

Wardi WardiWardi Wardi

alhamdulillah! nunggu kapan TV kabel seperti indovision dilarang! tidak mendidik dan lebih banyak membawa dosa!

Lihat Lainnya