KPK Datangi Ruangan Setda NTT, Ada Apa?

Materi pembekalan yang akan disampaikan adalah seputar bagaimana mewujudkan pilkada berintegritas, termasuk materi terkait tugas KPK RI, pengelolaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif, serta dilanjutkan sosialisasi dari pihak LHKPN tentang bagaimana cara membaca Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Penyampaikan keynote speech dalam pembekalan tersebut dari Kementerian Dalam Negeri, KPK RI, LHKPN, Polda NTT, dan Kejaksaan Tinggi NTT. Tujuannya, ucap David, agar pasangan calon kepala daerah memahami cara mengelola pemerintahan secara baik dan efektif agar dapat terhindar dari kasus-kasus korupsi.

"Diharapkan pasangan calon nantinya tidak enggan dalam menjalankan pemerintahan, khususnya terkait proyek-proyek di daerah," katanya.

David menjelaskan, KPK telah berkoordinasi dengan KPU Pusat dan sudah mengeluarkan surat edaran ke masing-masing KPU provinsi untuk ditindaklanjuti oleh KPU kabupaten/kota.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda NTT, Stefanus R. Oedjoe, menyambut baik langkah-langkah KPK RI dalam upaya menata dan memperbaiki pengelolaan pemerintahan di daerah secara baik dan efektif.

Pelaksanaannya dapat ditata secara baik dan perlu ada keseimbangan dalam penyampaian materi dengan melibatkan pihak penegak hukum, seperti dari Kejaksaan Tinggi dan Polda NTT.