Hindari Politik Uang, Pilkada Diusulkan Agar Dilakukan DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Maraknya politik uang maupun politik transaksional telah menimbulkan kekhawatiran masa depan demokrasi Indonesia akan menjadi liberal. Kajian pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal itu dikatakan Ketua DPR Bambang Soesatyo setelah berdiskusi ‎dengan Pengurus Pusat SAPMA Pemuda Pancasila yang berkunjung ke ruang kerjanya, di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Bamsoet, sapaan akrabnya, menyampaikan kekhawatirannya soal maraknya politik uang dalam dunia politik.

"Politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan (politik) uang sudah sangat membahayakan. Betapa banyak kepala daerah dari mulai Gubernur sampai Bupati ditangkap KPK. Ini sangat menyedihkan," tutur Bamsoet, Kamis 8 Maret 2018.

Sebagai jalan keluar, Bamsoet menawarkan agar pemilihan kepala daerah di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten kembali dilakukan melalui pemilihan di DPRD. Sedangkan pemilihan anggota DPRD, DPR dan Presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.

Menurut dia, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama sekali tidak mengkhianati nilai-nilai demokrasi. DPRD yang memilih kepala daerah merupakan jelmaan dari masyarakat di daerah tersebut. 

"Saya yakin, DPRD akan memilih kepala daerah yang berkompeten. Jika asal memilih, DPRD akan berhadapan dengan masyarakat," jelas Bamsoet.

‎Pada kesempatan itu, Bamsoet juga mengajak para pemuda dan pelajar Indonesia menjadi salah satu penjaga kedaulatan Pancasila. Di tengah ancaman disintegrasi bangsa, Pancasila harus senantiasa diamalkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Saksikan video pilihan berikut ini: