Sukses

Ida Fauziah: Pemimpin Jateng Belum Berkomitmen pada Pesantren

Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Ida Fauziah juga menyoroti masalah kemiskinan. Ia mengaku punya solusi untuk persoalan itu.

Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Ida Fauziyah menilai komitmen pemimpin di provinsi ini terhadap pondok pesantren masih masih kurang. Hal tersebut disampaikan mantan Ketua Umum Fatayat NU itu usai silaturahmi dengan pimpinan PCNU Kabupaten Purbalingga, Sabtu, 17 Februari 2018.

Menurut Ida, Jawa Tengah merupakan salah satu sentra pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah. "Akan tetapi, kenapa kita kalah dari Jatim? Karena komitmen pemimpinnya belum ada," katanya, seperti dilansir Antara, Minggu, 18 Februari 2018.

Maju bersama Sudirman Said di Pilkada Jawa Tengah, Ida menyiapkan berbagai program kerja jika nantinya terpilih dalam Pilkada 2018, termasuk untuk memberi perhatian pada pesantren. Ia menjelaskan, tidak hanya masalah kemiskinan saja yang akan menjadi perhatian dalam pemerintahan nantinya, tetapi juga pendidikan dan kesehatan.

Ia menyebutkan terdapat sejumlah upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, terutama pembukaan lapangan kerja bagi perempuan. Dengan memperbanyak lapangan kerja untuk kaum perempuan, kata dia, mereka tidak perlu mencari nafkah hingga ke luar kota, bahkan luar negeri.

Ida juga menyoroti kurang efektifnya kartu tani yang keberadaannya juga tidak banyak membantu petani. Hal ini terlihat dari masih banyaknya petani yang kesulitan mendapat pupuk.

"Ke depan kami tidak ingin hanya petani yang sejahtera, tetapi juga anak-anak petani memperoleh hak yang sama dalam pendidikan," kata Ida.

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Warga NU Punya Hak Politik

Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Purbalingga KH Suroso Abdul Rozaq mengatakan bahwa NU bukan hanya partai politik. Organisasi ini juga harus bergerak dalam bidang sosial maupun politik.

"Apa salah NU bicara politik? Warga NU juga punya hak politik," katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, hak politik itu harus disalurkan kepada kader yang ada.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.