Ungkap Kasus Mahar Politik, Panwaslu Palangka Raya Panggil Partai

Liputan6.com, Jakarta - Kasus mahar politik di Pilkada Wali Kota Palangka Raya 2018 masih terus berkembang.

Guna mengungkap hal tersebut, Panwaslu Palangka Raya dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah memanggil para saksi dan juga partai untuk diminta keterangan, Sabtu, 20 Januari 2018.

Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi, saat dihubungi menegaskan, pihaknya tidak akan mendiamkan kasus mahar politik ini dan tetap memprosesnya.

"Setiap hari kita laporkan ke Bawaslu RI mengenai perkembangan kasus ini " ujar Satriadi, Minggu, 21 Januari 2018.

Kasus ini, kata dia, juga masih ditangani Panwaslu Palangka Raya hingga saat ini.

"Panwaslu menurut laporan yang kami terima, akan meminta keterangan saksi yang disebutkan Jhon Krisli untuk dicocokkan keterangannya, begitu juga dengan partai," ucap Satriadi.

Kasus adanya mahar politik di Pilkada Palangka Raya terungkap setelah salah satu bakal calon yang gagal mendaftar ke KPUD, John Krisli, mengungkapkan, ia dan pasangannya Maryono, dimintai sejumlah uang oleh partai yang menyatakan akan mengusungnya di Pilkada Wali Kota Palangka Raya.

Jhon yang juga Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur itu mengaku, dimintai oleh Partai Gerindra uang kursi partai di DPRD seharga Rp 350 juta per kursi. Sementara di DPRD Kota Palangka Raya, Gerindra memiliki 4 kursi, sehingga total uang yang harus dibayar Rp 1,4 miliar.

Namun Jhon mengaku hanya memberikan Rp 500 juta kepada Gerindra. Rinciannya Rp 350 juta untuk saksi dan Rp 150 juta untuk uang pembinaan partai.