JK Tak Persoalkan Anggota TNI-Polri Maju Pilkada

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan, tak masalah jika banyak anggota Polri maupun TNI terjun ke dunia politik. Terlebih dalam kontestasi Pilkada 2018 yang ternyata banyak menarik minat anggota aktif TNI-Polri.

Dia menuturkan, untuk menjadi kepala daerah tidak ada sekolahnya, beda jika dibandingkan dengan masa dulu. Yang terpenting saat ini adalah soal leadership-nya atau kepemimpinannya.

"Menjadi kepala daerah sekarang tidak ada sekolahnya‎. Kalau zaman dulu kan karir naik ke tas dari camat, ke bupati, terus ke gubernur. Sekarang ini kan pemilihnya terbuka. Jadi siapa saja memiliki kemampuan, dikenal dan punya leadership, bisa terpilih," ucap JK di kantornya, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Namun, dia menuturkan, fenomena itu tidak terjadi di semua daerah. Dan memang polisi dan TNI berhak untuk maju di pilkada dengan syarat keluar dari instansinya.

"Kebetulan mungkin yang memiliki leadership yang kuat di beberapa daerah, tidak semua ya. Nah tentu sebagai warga negara, polisi, tentara, itu warga negara. Jadi berhak. Tapi secara internal mereka harus keluar begitu mencalonkan," pungkas JK.

2 dari 3 halaman

Bertemu Khofifah

JK Saksikan Warga Bergembira Mendapat Uang — Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau pemberian bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Pos Rawamangun didampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Jakarta, Rabu (19/11/2014). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pada kesempatan yang sama, Wapres JK membenarkan telah bertemu dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Senin 8 Januari 2018 kemarin. Dia pun juga menyebut sempat membicarakan pencalonan Khofifah di Pilkada Jawa Timur.

"Ia juga menyampaikan laporannya atau niatnya, walapun kita sudah memahami semua untuk ikut dalam Pilkada Jatim," ucap JK.

Dia juga mengungkapkan memberi nasihat atau wejangan. Meski demikian, dirinya enggan membeberkannya. "Masa semua nasihat diberitahu," tutur JK.

Dia pun menyebut Khofifah memang akan mundur. Tapi, semua itu kalau sudah sah menjadi Cagub. "Kalau dia sudah sah menjadi calon maka dia akan mundur, kalau sudah sah," tegas JK.

3 dari 3 halaman

Pengganti Khofifah

Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak menyambangi Banyuwangi (Liputan6.com/ Dian Kurniawan)

Jika memang mengundurkan diri, maka akan dilakukan pergantian. Di mana beredar luas, pekan-pekan ini akan ada rencana reshuffle. Meski demikian, JK masih belum membicarakan siapa pengganti Khofifah.

"Berhenti saja (Khofifah) belum, apa yang dibicarakan?" ungkap JK.

Senada, Khofifah pun tak membicarakan siapa penggantinya. Menurut dia, itu adalah ranah Presiden dan Wapres.

"Wah kalau itu wilayah Presiden. Jadi musyawarahnya Presiden dengan Wapres. Enggak elok lah kalau saya sampaikan seperti itu," pungkas Khofifah.

Saksikan video pilihan berikut ini: