Pilkada DKI Jadi Evaluasi PDIP Pilih Calon Pemimpin Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Kekalahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI menjadi pelajaran berharga bagi PDIP. Sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri bahkan tak terlihat lagi usai hari pencoblosan, 19 April 2017 lalu.

Wakil Sekretaris Jenderal, Achmad Basarah, mengatakan, Megawati bukan memilih untuk menghindar dengan publik. Menurut dia, Ketumnya sedang menjalankan tugas di luar Jakarta.

"Memang belum ada rapat DPP lagi sejak kemarin. Jadi beliau ada tugas lain, yang saya tahu, di luar Jakarta. Sampai sekarang kami belum bertemu paska pilkada," kata Basarah di Gedung MUI, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Dia mengatakan, sampai saat ini belum mengetahui respons dari Megawati. Pasalnya sampai saat ini memang belum ada pertemuan. "Belum. Belum. Kita belum tahu. Belum ketemu langsung setelah pilkada kemarin," jelas Basarah.

Menurut dia, pihaknya memang dikalahkan dengan politik identitas, yakni memainkan isu SARA. Meski demikian, pihaknya tak ingin melawan hal itu.

"Ya sekarang ini memang merebak tren politik dengan isu identitas. Ini yang kita urai. Tidak kita lawan. Tapi kita coba untuk menggerakan sebuah politik kebudayaan yang lebih esensial lagi," kata dia.

Sehingga, lanjut Basarah, pihaknya mampu menyadarkan parpol untuk tidak menggunakan isu SARA dalam kompetisi Pilkada maupun di Pilpres. Karena sejatinya baik Pilkada ataupun Pilpres bukan hanya sekadar sarana suksesi kepemimpinan daerah dan nasional. Tetapi, juga sarana konsolidasi bangsa Indonesia.

Pria yang duduk sebagai Anggota Komisi III DPR RI ini, menuturkan, diperlukan sebuah politik kebudayaan yang mampu menyadarkan secara kultural seluruh elit politik agar tidak masuk zona, yang seharusnya menjadi zona netral bangsa Indonesia.

"Zona netral adalah bangsa Indonesia sebagai bentuk final, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia final. UUD 1945 sebagai konstitusi kita final. Dan semboyan Bhineka Tunggal Ika final. Dan sebaiknya semua pihak tidak masuk dalam wilayah berkonsesus berbangsa dan bernegara. Kompetisi di luar itu," tutur Basarah.

Jadi Pertimbangan 2018

Dia tak menepis, apa yang terjadi dalam Pilkada 2017, khususnya Jakarta, menjadi referensi pihaknya untuk memilih calon pemimpin yang bakal diusung. Namun, menurutnya, tidak akan menabrak prinsip berpolitik PDIP.

"Ya tentu kita jadikan referensi pilihan masyarakat dalam memilih pemimpin hari ini. Tapi bukan berarti PDIP menabrak prinsip-prinsip dasar berpolitik. Politik dasar PDIP itu adalah kebangsaan. Oleh karena itu seorang figur dilihat dari kapasitas dan kemampuannya, serta penerimaannya oleh masyarakat," ungkap Basarah.

Menurut dia, pemimpin yang diterima masyarakat, akan menjadi pilihan PDIP, untuk dijadikan kandidat calon kepada daerah dan wakilnya.

"Kalau pemimpinnya diterima masyarakat dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat, saya yakin masyarakat tidak akan mempermasalahkan suku, agama dan rasnya. Jadi kualitas dan kapabilitasnya," pungkas Basarah.