Sukses

Datangi KPU Jakbar, Tim Ahok - Djarot Minta Klarifikasi Data

Tim Ahok - Djarot minta KPU Kota Jakarta Barat untuk memperbaiki dan memasukkan pemilih yang sempat tidak terupload di tingkat bawah.

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Tim Pemenangan Badja, Putu Artha mendatangi kantor KPU Kota Jakarta Barat. Kedatangan ke kantor itu untuk meminta klarifikasi atas hilangnya data tambahan pemilih Badja, yang sudah diberikan tim kepada pihak Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Apa yang terjadi merupakan residu politik yang terjadi pada putaran pertama terutama di Cengkareng timur. Di mana sebagian pemilih kami tidak bisa gunakan haknya. Ini kami tanggapi serius," terang Putu di KPU Kota Jakarta Barat, Kamis (6/4/2017).

Putu menjelaskan, dalam proses yang telah dilakukan tim sebanyak 30 orang telah menginput 119 pemilih. Jumlah itu telah didaftarkan pada PPS dalam tiga tahap. Namun kenyataannya ada permasalahan pada tingkat PPS. Di mana saat masuk ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari 119 pemilih ada 27 orang tidak masuk DPT.

"Hari ini kita kroscek apa yang terjadi. Tidak ada masalah di tingkat KPU Pusat. Sebab data yang di-upload clear. Ternyata persoalan di tingkat bawah saat upload di tingkat PPS ke PPK," papar dia.

Dalam teknisnya, sambung Putu, saat input di tingkat PPS ke tingkat PPK, dimana pemilih yang sudah diinput atau di-upload diberi tanda hijau. Namun sebelum nama pemilih diupload ternyata sudah diberi tanda hijau.

"Yang jadi persoalan, apakah ini human error atau politik. Data yang kami setor sebanyak tiga tahap ada yang masuk ada yang tidak," sesalnya.

Untuk itu, Putu meminta KPU Kota Jakarta Barat untuk memperbaiki dan memasukkan pemilih yang sempat tidak terupload di tingkat bawah. "Harusnya diperbaiki dalam pleno tercecernya 27 suara yang tidak masuk DPT," ujar dia.

Sementara Ketua KPU Daerah Jakarta Barat Sunardi Sutrisno memastikan telah terjadi human error. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU DKI Jakarta. Namun ia menepis adanya unsur kesengajaan menghilangkan suara.

"Bukan penghilangan tapi human error. Nanti kita koordinasi dengan KPU DKI Jakarta, Bawaslu, dan Panwaslu," ujar Sunardi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini