Ahok Nilai Dana KJP Plus Yang Dapat Ditarik Tunai Tidak Mendidik

Liputan6.com, Jakarta Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan, memiliki rencana untuk menerapkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang memungkinkan penggunanya untuk menarik dana secara tunai. Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari calon gubernur DKI nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok . Dirinya menegaskan, dengan menerapkan sistem tarik tunai pada KJP Plus yang akan dibuat oleh Anies, akan merusak mental anak-anak usia sekolah serta orang tuanya.

Ahok menjelaskan, apabila dana KJP Plus dapat ditarik secara tunai, maka nantinya dana tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan
penggunaannya, dan kemungkinan besar dana tersebut nantinya tidak akan tepat sasaran. Padahal dana tersebut seharunya digunakan untuk kebutuhan sekolah anak-anak di DKI Jakarta. Terlebih lagi, apabila dana tersebut dapat ditarik secara tunai, maka Pemprov DKI tidak akan memiliki data mengenai kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak usia sekolah.

“Karena dia mau kontanin. Kan dia kasih kontan. Kalau dia mau kasih kontan, kita enggak punya data. Itu merusak mental,” kata Ahok.

Ahok juga mengkritisi rencana Anies tersebut, yang dianggapnya membuat anak-anak malas untuk bersekolah, lantaran Anies merencanakan akan memberikan KJP Plus pada orang yang tidak mau sekolah. Padahal KJP yang diterapkan Ahok adalah untuk mendorong orang mau sekolah. Program KJP sendiri, diterbitkan oleh Ahok sebagai cara untuk mencegah adanya anak-anak yang putus sekolah.

“Merusak mentalnya apa? Orang enggak mau sekolah pun di kasih KJP Plus. Padahal KJP itu justru mendorong orang mau sekolah. Kita terbitkan KJP untuk mencegah orang putus sekolah. Ini mau dibebasin, ya enggak bisa dong. Terus kami enggak punya data juga,” ujarnya.

Ahok juga mencontohkan jika dirinya memiliki niatan curang untuk menang dalam Pilkada DKI tahun 2017, bisa saja ia memberikan KJP secara tunai kepada pelajar. Dengan menyalurkan anggaran Rp 2,6 triliun, calon gubernur petahana ini yakin menang, lantaran disebut berjasa bagi-bagi uang.

Seperti diketahui, KJP yang dialokasikan Pemprov DKI saat ini memiliki nilai sebesar Rp 2,6 triliun. KJP Plus yang diusung Anies dianggap akan menjadi tindakan yang merusak mental apabila tidak ada data penggunaan dana KJP dengan nilai sebesar itu. Selain itu, bila dana tersebut dapat ditarik tunai, bisa saja memiliki efek buruk, seperti misalnya orangtunya akan menggunakan untuk belanja seenaknya tanpa memperhatikan kebutuhan sekolah anak-anaknya.

“Ada dana Rp 2,6 triliun untuk KJP, lalu suruh ubah Pergub, semua balik lagi ke tunai. Hanya gara-gara Pilgub DKI. Kalau saya lakukan seperti itu, apa enggak merusak mental orang. Menguntungkan saya enggak kalau semuanya saya kasih tunai Rp 2,6 triliun, dibagiin BOLEHtarik langsung. Ini kan hibah, boleh tarik semua. Boleh belanja seenaknya bapak emaknya semua. Ini yang saya bilang enggak boleh. Kita mau mendidik,” papar Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut.

Ahok menilai modifikasi dari program KJP yang ditawarkan Anies-Sandi tidak mendidik warga ke arah yang lebih baik. Sama seperti KJP yang ada selama ini, KJP Plus yang diusung Anies-Sandi pada dasarnya tetap memberikan subsidi pendidikan bagi anak tidak mampu. Hal yang membuatnya berbeda adalah, pada KJP Plus boleh diperuntukan bagi anak-anak yang tidak duduk di bangku pendidikan formal dan sistemnya bisa tarik tunai.