Risma dan Gus Ipul Diprediksi Bersaing Ketat di Pilgub Jatim

Oleh Dhimas Prasaja Yusron Fahmi pada 02 Mar 2017, 08:36 WIB

Liputan6.com, Surabaya - Pilkada Jawa Timur 2018 diperkirakan bakal menjadi medan pertarungan yang sengit dari para calon. Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi Kusman yang juga Direktur The Initiative Institute memprediksi persaingan itu melalui analisa konten media.

"Ada empat nama berdasarkan analisa yang kami kumpulkan sejak Agustus 2016 hingga 26 Februari 2017 di mana nama empat calon gubernur itu adalah Syaifullah Yusuf, Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini dan Azwar Anas," kata Airlangga dalam sebuah diskusi di Surabaya, Jatim, Rabu 1 Maret 2017.

Keempat nama itu merupakan tokoh yang difavoritkan dan menjadi sentiment opinion leader, atas pemberitaan dari media yang beredar tentang ketokohan berdasarkan analisa konten media yang dilakukan The Initiative Institut.

"Opinion leader kami yang dominan yaitu Syaifulah Yusuf berada pada posisi 33 persen, sedangkan Khofifah Indar Parawansa 15 persen, Tri Rismaharini 32 persen dan Abdullah Azwar Anas 11 persen," jelas Airlangga.

"Meskipun ada nama Khofifah, semua tahu Beliau juga sudah pernah ikut meramaikan dan menjadi kadindat penting dalam dua Pilgub Jatim (2008 dan 2013)," imbuh Airlangga.

Pemanasan Pilkada Jatim

Dari keempat nama opinion leader calon Gubernur Jawa Timur tersebut, The Initiative Institut melihat setiap calon punya keunggulan masing-masing sesuai dengan isu yang paling sering dibicarakan di sejumlah media. Namun begitu, sejumlah nama itu ada yang belum menyatakan maju di Pilgub Jatim 2018.

"Meskipuan ada selisih tipis antara Gus Ipul dan Risma serta pelaksanaan pilgub masih setahun lebih, Bu Risma sampai sekarang masih enggan menyatakan maju di Pilgub Jatim," tutur Airlangga.

Dia mengatakan, diskusi yang membahas pemimpin yang layak untuk Jawa Timur itu saat ini masih dalam pemanasan. Namun, ini dirasa penting untuk menyiapkan kriteria kepemimpinan di provinsi paling ujung timur Pulau Jawa itu.

"Ini adalah bagian untuk memperkuat literasi politik warga Jawa Timur di tengah potensi ancaman penyebaran sentimen sektarianisme maupun hoax yang jadi trend," pungkas Airlangga.