Tim Ahok - Djarot Terima 2.000 Pengaduan Kecurangan Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Tim Advokasi Pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok - Djarot Saiful Hidayat, Ronny Talapessy, mengatakan sejak dibuka posko pengaduan warga soal indikasi kecurangan pilkada pada 16 Februari 2017, sudah ada sekitar 2.000 aduan warga.

"Aduan warga sudah ada sekitar 2 ribuan. Per hari ini, dengan kehadiran teman-teman juga kita akan ke Bawaslu DKI," kata Ronny di Rumah Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2/2017).

Ronny menjelaskan, aduan yang paling banyak diterima adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan warga yang tidak dapat mencoblos meski sudah membawa Surat Keterangan (Suket), e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).

"Ada juga pemilih yang sebenarnya bukan pemilih dari TPS atau lingkungan sekitar, boleh dikatakan 'siluman'. Ada beberapa laporan juga yang masuk. Ada satu modus dengan membawa C6 bisa coblos, padahal dia bukan warga sekitar. Ada juga keluhan petugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)," kata Ronny.

Oleh karena itu, tim advokasi Ahok-Djarot mendesak Bawaslu DKI bertindak tegas. Berdasarkan daftar pengaduan, sumber aduan warga paling banyak berasal dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

"Kami juga akan melaporkan (pemilih siluman). Daerah utara, barat, kalau selatan sama timur tampaknya sistematis penggembosan dari dalam," ujar dia.

Salah satu warga yang mengadu, Etha (27), warga Tebet, mengaku tidak bisa mencoblos dengan alasan  belum menerima fisik e-KTP. Padahal dia sudah membawa KK.

"Saya belum menerima fisik e-KTP dari kelurahan. Tapi kan saya sudah bawa KK," kata Etha.