7 Imbauan Muhammadiyah untuk Pilkada Serentak

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan tujuh imbauan terkait Pilkada Serentak di 101 daerah yang berlangsung 15 Februari besok.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, imbauan pertama, pilkada serentak hendaknya dijadikan proses dan mekanisme politik demokratis dan bermartabat dalam memilih pemimpin daerah.

"Muhammadiyah mengapresiasi dukungan masyarakat, penyelenggara Pilkada, pasangan calon dan tim kampanye, media massa, dan aparat keamanan atas terselenggarakannya kampanye damai, aman, santun, beradab, dan berkualitas," kata Mu'ti di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 13 Februari 2017.

Poin kedua, Muhammadiyah mengimbau warga menggunakan hak politiknya dengan pertimbangan dan sikap kritis, obyektif, dan rasional.

"Ketiga, penyelenggara pilkada agar menjamin proses dan kontestasi demokrasi tersebut benar-benar berkualitas dengan menjunjung tinggi objektivitas, profesionalitas, memegang teguh amanah, menegakan aturan dengan konsisten, jujur, adil, transparan, akuntabel, serta tidak memihak kepada salah satu kandidat," ucap Mu'ti.

Keempat, masih kata dia, menyerukan kepada semua pasangan calon kepala daerah dan para pendukungnya untuk bersikap jujur, bijaksana, ksatria, dan berjiwa besar menerima apapun hasil Pilkada, serta siap menang dan siap kalah.

Kelima, lanjut dia, meminta apatur keamanan untuk melindungi, menjamin keamanan, dan menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat, khususnya warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya.

"Aparatur keamanan hendaknya mengerahkan segenap kemampuan untuk menjaga netralitas negara dalam penyelenggaraan Pilkada," tutur Mu'ti.

Keenam, pihaknya juga mengimbau kepada warga persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih kandidat yang berakhlak mulia, amanah, jujur, bersih, kompeten, dekat dengan rakyat, dan peduli terhadap dakwah serta perjuangan umat Islam.

Yang terakhir, ketujuh, Muhammadiyah mengimbau seluruh warga masyarakat hendaknya menjaga kebersamaan dan kerukunan, bahwa perbedaan pilihan politik tidak menjadi faktor keretakkan dan disintegrasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.