Pelaksanaan Pilkada di Jakarta Barat Rawan Kecurangan

Liputan6.com, Jakarta - Pemungutan suara di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi DKI Jakarta tinggal sembilan hari lagi. Namun, beberapa kendala masih harus diselesaikan penyelenggara pemilu, seperti kurangnya surat suara, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan terjadi kecurangan.

Dari 2.934 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Jakarta Barat, berdasarkan hasil pendataan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebanyak 253 TPS dinyatakan rawan dan bisa dengan mudah dicurangi.

"Kami mengidentifikasinya dengan data pada Pilpres (pemilu presiden) dan Pileg (pemilu legislatif) lalu, TPS yang rawan itu bermasalah," ujar Ketua Panwaslu Jakarta Barat, Puadi pada Liputan6.com di Jakarta Barat, Senin (6/2/2017).

Dari delapan kecamatan yang ada di Jakarta Barat, Kalideres memiliki daerah rawan paling banyak dengan 44 lokasi. Sedangkan Tambora memiliki daerah rawan paling sedikit dengan 15 lokasi.

Beberapa kali para calon gubernur datang dan berkampanye di Kalideres. Dari catatan Liputan6.com, kawasan Kalideres jadi lokasi favorit ketiga pasangan calon.

Masalah kerawanan ini, ditilik dari lima aspek. Puadi menjelaskan, kelima aspek ini adalah warisan masalah dari Pilpres dan Pileg yang tak kunjung selesai di 200 lebih TPS tersebut.

"Ada lima aspek yang kami nilai, pertama akurasi data pemilih," jelas Puadi.

Menurut dia, data pemilih di 253 TPS itu sering terjadi kesalahan, mulai dari tak terdatanya pemilih yang tinggal di lokasi, adanya data pemilih yang ganda, dan kesalahan lainnya soal data pemilih. Tak tertutup kemungkinan ini celah kecurangan dalam pemungutan suara.

"Kedua, berkaitan tentang ketersediaan logistik," terang Puadi.

Logistik yang telat, rusak, dan kurang jumlahnya di TPS ini sering telat dilaporkan. Hal senada juga disampaikan Ketua Kelompok Kerja KPUD Jakbar Cucum Sumardi.

Kata Cucum, setelah menyortir surat suara, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jakarta Barat mendapati kekurangan surat suara, jumlah itu termasuk surat suara yang rusak.

"Kita kekurangan 8.654 surat suara, kebutuhan kita di Jakarta Barat, sesuai dengan DPT berjumlah 1.694.785 surat suara. Untuk yang rusak ada 6.105 surat suara," kata Cucum.

Cucum mengatakan pihak KPUD Jakbar langsung memberitahukan kekurangan dan kerusakan surat suara kepada KPU DKI Jakarta pada Selasa, 31 Januari 2017. Namun, surat suara Pilkada DKI Jakarta pengganti belum dikirim hingga hari ini.

Keterlambatan penggantian surat suara ini membuat satu kelurahan terancam tak bisa memilih. "Kelurahan Cengkareng Timur belum kita kirim karena kekurangan surat suara," kata Cucum.

Selanjutnya, terang Puadi, aspek ketiga adalah aspek politik uang. "Yang ketiga, politik uang, basis dukungan parpol di TPS-TPS itu bermasalah dengan money politik," jelas Puadi.

Dari data yang dimiliki Panwaslu, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di kawasan yang TPS rawan itu rendah dan pekerjaan mereka serabutan. "Keadaan ini terjadi dua kali, saat pilpres dan pileg," kata dia.

Di aspek ke empat, Puadi menyebutkan ada masalah pada pemegang jabatan dan fungsi-fungsi pemerintahan.

"Keempat, aspek penyelenggara negara. Ini bisa jadi KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) bermasalah, atau bisa jadi PNS yang tidak netral," ujar Puadi.

Sementara, aspek kelima yaitu aspek kepatuhan dan ketaatan dalam penghitungan.