Baharuddin Lopa: "Gus Dur Bisa Dipidana"

Liputan6.com, Jakarta: Dugaan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid dalam kasus Buloggate dan Bruneigate mulai terbukti. Sebab, mantan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Baharuddin Lopa mengakui pernah bertemu secara pribadi dengan Presiden Wahid. Waktu itu, dia telah dimintai pendapat hukum seputar masalah skandal Badan Urusan Logistik dan sumbangan dari Sultan Brunei. Penegasan keterlibatan Gus Dur ini disampaikan Baharuddin di depan rapat tertutup Pansus Buloggate dan Bruneigate, Kamis (18/01) di Gedung DPR Jakarta.

Menurut Baharuddin, dari pertemuan itulah Gus Dur mengakui pernah bertemu dengan Wakil Kepala Bulog Sapuan. Sayang, saat itu juga Gus Dur mengaku tak mengetahui kelanjutan dari pencairan dana tersebut. Namun Baharuddin sempat mengingatkan Gus Dur untuk mencegah pencairan dana tersebut.

Baharuddin yang saat ini menjadi Duta Besar Indonesia untuk Saudi Arabia menambahkan, seharusnya Gus Dur mengklarifikasi keterlibatannya itu. Sebab, baik secara langsung maupun tidak, skandal ini pasti akan menyeret bekas Ketua Umum PBNU itu. "Gus Dur bisa dipidana," kata Baharuddin serius.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi mempunyai pendapat lain. Menurut dia, baru-baru ini, demonstrasi pendukung kerja Pansus Buloggate untuk mengusut kasus yang diduga melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid sebenarnya tak perlu dilakukan. Selain itu, DPR sebaiknya juga tak perlu menanggapi atau justru memberi dukungan bagi aksi demonstrasi itu. Sebab DPR tidak membutuhkan dukungan melalui aksi demonstrasi apa pun dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu, tambah Hasyim lagi, hingga saat ini keberadaan anggota Ansor sudah kembali ke daerah masing-masing. Mereka [Ansor] datang berdasarkan undangan peringatan hari ulang tahun ke-28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Meski demikian, anggota gerakan pemuda Ansor itu bisa dipanggil sewaktu-waktu bila memang diperlukan.(BMI/Tim Liputan 6 SCTV)