Sukses

Hamzah Siap Mundur Secara Konstitusional

Wapres Hamzah Haz menegaskan siap mundur jika masyarakat menilai dirinya telah menabrak konstitusi. Tapi, tuntutan itu harus dilakukan melalui mekanisme yang benar.

Liputan6.com, Jombang: Wakil Presiden Hamzah Haz menyatakan siap turun dari jabatannya, jika masyarakat menilai dirinya melanggar konstitusi. Namun, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu meminta tuntutan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang benar melalui DPR dan Sidang MPR. Pernyataan ini disampaikan di sela-sela acara wisuda sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (25/1).

Hamzah menilai demonstrasi mahasiswa mendesak Presiden Megawati Sukarnoputri dan dirinya mundur cenderung anarkis sebab melawan hukum. "Meminta presiden dan wakilnya mundur dasar hukumnya apa?" kata Hamzah. Lebih jauh Hamzah mengatakan tak masalah jika melepas jabatannya sepanjang semua itu berjalan di koridor hukum.

Memang desakan agar Presiden Mega dan Wapres Hamzah meletakkan jabatannya kian kencang pascapemberlakuan kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan telepon pada awal Januari silam. Tuntutan agar Mega-Hamzah mundur juga tak surut meski pemerintah belakangan menunda kenaikan tarif telepon serta merevisi harga BBM dan TDL. Di Makassar, Sulawesi Selatan, misalnya, mahasiswa berteriak mendesak duet Mega-Hamzah mundur [baca: Aksi Mahasiswa di Daerah Masih Berlanjut].

Sementara itu, langkah penangkapan yang dilakukan polisi belakangan ini terhadap sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa, rupanya dianggap masuk akal [baca: Puluhan Mahasiswa Ditangkap]. Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Fuad Bawazier mensinyalir, itu lantaran adanya tekanan dari atasan kepolisian. "Pemerintah risau dengan gerakan mahasiswa," kata Fuad, baru-baru ini. Menurut dia, keputusan aparat keamanan ini justru memicu reaksi dan solidaritas yang lebih kuat lagi dari kalangan mahasiswa secara merata. Bahkan bukan tak mungkin, bakal meluas di seluruh Tanah Air.

Perlawanan itu, Fuad menambahkan, akan terus berlangsung. Apalagi jika pemerintahan Presiden Megawati bertindak represif dan memberlakukan Peraturan Perundangan Antiterorisme. Sebab mahasiswa tak akan tinggal diam dan semakin mendapat simpati dari berbagai kalangan.(TNA/Tim Liputan 6 SCTV)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini