PBHI: Kasus Friedrich Yunadi Jelas Bukan Kriminalisasi Advokat

Liputan6.com, Jakarta - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menilai kasus yang menimpa mantan pengacara Setya Novanto, Friedrich Yunadi, bukanlah bentuk kriminalisasi advokat.

Ketua PBHI Julius Ibrani menuturkan, jika mengacu ke Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, imunitas profesi pengacara memang diatur. Namun, putusan MK 26/PUU-XI/2013 menyebutkan, ada istilah "itikad baik" dan "sesuai hukum perundang-undangan".

"Artinya apa, seorang advokat diberikan hak imunitas untuk tidak dapat dipidana atau dituntut secara perdata kalau dia menjalankan tugasnya dengan itikad baik karena berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Kalau sebaliknya, dia beritikad buruk atau melanggar peraturan dan perundang-undangan dia dapat dipidana. Dan itu bukan kriminalisasi," ucap Julius di kantor ICW, Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Oleh karena itu, dia menilai keyakinan Friedrich Yunadi bahwa KPK melakukan kriminalisasi terhadap profesi advokat, tidak benar. Hal itu jelas berbeda.

"Saya bantah pengacara Friedrich Yunadi, bahwa ini dikatakan sebagai kriminalisasi profesi. Tidak ada satu pun profesi di muka bumi yang kebal hukum," kata Julius.

Dia pun memberi contoh, bagaimana seseorang diplomat suatu negara yang mempunyai imunitas, untuk urusan surat menyurat, tidak boleh dibuka oleh pemerintah setempat, sepanjang itu bagian dari pekerjaannya.

"Kalau surat menyurat itu kaitannya dengan tidak pidana, kalau dia tabrak lari. Diplomat Indonesia tabrak lari warga Singapura dan meninggal. Apakah itu tidak bisa pidana? Jelas itu bisa dipidana. Karena nabrak lari dan surat menyuratnya bukan tugas profesinya," ujar Julius.

Menurut dia, opini yang dilempar ke publik ini menyesatkan dan mengaburkan fakta yang ada terkait kasus Fredrich Yunadi.

"Jadi ada opini yang menyesatkan, yang coba dilempar ke publik. Advokat bisa dipidana, sepanjang dia beritikad buruk dan tak sesuai dengan perundang-undangan," kata Julius.