Tanggapan Mendagri Atas Putusan MK soal Uji Materi UU Pemilu

Oleh Ika Defianti pada 12 Jan 2018, 06:09 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tidak melanggar konstitusional dan termasuk hal yang wajar. Dalam putusannya, MK menolak syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold hanya sebesar 0 persen.

"Prosentase sudah sesuai dengan konstitusional tidak melanggar UUD. Pilkada sekarang sama, walaupun proses alot tapi seluruh parpol dapat penuhi harapan semua," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Atas hasil putusan itu, Politikus PDI Perjuangan itu mengharapkan masyarakat dapat menerima dan menghormati akan putusan itu. Dia juga tak menampik bahwa putusan MK memang tidak memuaskan beberapa pihak tertentu.

"Itu wajar, karena setiap orang punya hak dan pendapat yang berbeda. Tapi putusan pemerintah dan DPR dengar aspirasi berdasarkan UU dan MK itu atas dasar konstitusional dan final mengikat," papar dia.

Sedangkan, untuk verifikasi partai politik Tjahjo menyebut itu merupakan suatu bentuk kesataran akan partai baru dan lama.

"Sebagaimana UUD dan konstitusi, semua masyarakat berhak berhimpun dan berserikat. Semua punya kedudukan yang sama partai lama atau baru," jelas Tjahjo.

 

1 of 2

Putusan MK

20151030-Gedung-Mahkamah-Agung
Gedung Mahkamah Agung (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Undang-Undang Pemilu. MK mengabulkan proses verifikasi peserta Pemilu 2019 kepada seluruh partai politik.

Namun terkait ambang batas, MK tidak mengabulkannya. Hal ini tetuang saat Mahkamah Hakim membacakan putusan permohonan yang diajukan oleh Partai Idaman. Adapun gugatan itu bernomor 53/PUU-XV/2017. Di mana Pasal yang mengaturnya adalah Pasal 173 ayat (1) dan (3) tentang verifikasi dan Pasal 222 tentang ambang batas presiden atau presidential threshold.

Pasal ini dinilai diskriminatif karena hanya partai-partai baru yang mengikuti verifikasi, namun tidak untuk partai-partai lama.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait

Jack OfftenJack Offten

mampus aja yg kecil2...

Bundacatur BundacaturBundacatur Bundacatur

bnyak omong jak,gaji pns di naik kan

Rizal NurohmanRizal Nurohman

siap lakukan pemillu 2018

Lihat Lainnya