Tanggapan Mendagri Atas Putusan MK soal Uji Materi UU Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tidak melanggar konstitusional dan termasuk hal yang wajar. Dalam putusannya, MK menolak syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold hanya sebesar 0 persen.

"Prosentase sudah sesuai dengan konstitusional tidak melanggar UUD. Pilkada sekarang sama, walaupun proses alot tapi seluruh parpol dapat penuhi harapan semua," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Atas hasil putusan itu, Politikus PDI Perjuangan itu mengharapkan masyarakat dapat menerima dan menghormati akan putusan itu. Dia juga tak menampik bahwa putusan MK memang tidak memuaskan beberapa pihak tertentu.

"Itu wajar, karena setiap orang punya hak dan pendapat yang berbeda. Tapi putusan pemerintah dan DPR dengar aspirasi berdasarkan UU dan MK itu atas dasar konstitusional dan final mengikat," papar dia.

Sedangkan, untuk verifikasi partai politik Tjahjo menyebut itu merupakan suatu bentuk kesataran akan partai baru dan lama.

"Sebagaimana UUD dan konstitusi, semua masyarakat berhak berhimpun dan berserikat. Semua punya kedudukan yang sama partai lama atau baru," jelas Tjahjo.