Sukses

Top 3 News Hari Ini: Sandi Minta Sumber Waras Kembalikan Rp 191 M

Top 3 news hari ini, Sandiaga Uno meminta pembelian lahan RS Sumber Waras dibatalkan.

Liputan6.com, Jakarta - Top 3 news hari ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tengah mengambil langkah pembatalan pembelian lahan RS Sumber Waras. Hal ini sebagai upaya agar negara tidak mengalami kerugian besar.

Sandi mengaku pihaknya masih berusaha meyakinkan pihak yayasan agar mengembalikan dugaan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Sementara itu, semakin maraknya kasus pedofilia kepada anak di bawah umur membuat Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait geram.

Dia merasa hukuman yang diberikan pada para pelaku tidak menimbulkan efek jera. Arist meminta, semua predator seksual dituntut dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Di dalamnya terdapat hukuman yang bisa bikin jera para penjahat seksua, yaitu seumur hidup, mati, dan kebiri. 

Berita lainnya yang tak kalah disorot soal penolakan pinangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kepada Direktur Wahid Institute Yenny Wahid.

Yenny mengaku, selain karena belum disetujui oleh para sesepuh Nahdlatul Ulama (NU), dia tak ingin waktu kebersamaan dengan putrinya tersita.

Berikut berita terpopuler dalam Top 3 News Hari Ini: 

1. Pembatalan, Upaya Sandi Agar Negara Tak Rugi karena Sumber Waras

Sandiaga Uno menyambangi RS Budhi Asih (Liputan6.com/ Anendya Niervana)

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, pembatalan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras tengah berjalan. Menurutnya, lahan RS Sumber Waras di Cengkareng itu dicatat di bawah Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

Polemik Sumber Waras bermula sejak masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap APBD DKI 2015, negara diduga merugi sebesar Rp 191 miliar dari pembelian lahan Sumber Waras.

Menurut BPK, pembelian lahan seluas 3,64 hektare tersebut jauh lebih mahal sebesar 25 persen dari total harga Rp 800 miliar yang sudah dibayarkan.

Sandi mengaku pihaknya masih berusaha meyakinkan pihak yayasan agar mengembalikan dugaan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Selengkapnya... 

2. HEADLINE: Kasus Pedofilia Kian Marak, Saatnya Pelaku Dikebiri?

Ilustrasi korban pelecehan seksual pada anak. Sumber: Istimewa

Hanya dalam hitungan hari, sejumlah kasus pedofilia kelas berat terungkap ke publik. Yang terparah dilakukan WS, alias Babeh yang menyodomi 41 anak di Tangerang, Banten. 

Bukan hanya pria yang bisa jadi predator seksual. Video mesum perempuan dewasa dan seorang bocah seumuran SD pun viral di media sosial. 

Hal ini membuat Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait pun ikut geram. Ia mendesak penegak hukum untuk menjadikan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan pidana luar biasa (extravordinary crime). Pelakunya pantas dihukum berat. Bisa dihukum penjara seumur hidup, mati atau dihukum kebiri.

Pria yang lahir di Pematang Siantar itu berpendapat, tuntutan hukuman mati atau kebiri bagi penjahat seksual akan menimbulkan efek jera.

Selengkapnya... 

3. Ini Alasan Sesungguhnya Yenny Wahid Tolak Ikut Pilkada Jatim

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat bertemu Yenny Wahid. (Liputan6.com/Delvira Chaerani Hutabarat)

Direktur Wahid Institute Yenny Wahid akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya ia menolak dicalonkan sebagai gubernur di Pilkada Jawa Timur oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Jika dia maju pilkada dan menjalani masa kampanye, waktu untuk anak-anaknya akan tersita.

"Padahal anak-anak saya saat ini sedang dalam masa golden years, butuh interaksi intens dengan orangtua agar bisa kami bekali dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkannya untuk menjalani hidupnya kelak," tulis Yenny dalam akun Instagramnya.

Yenny juga mengaku dirinya tidak pernah menolak tawaran Partai Gerindra untuk jadi calon gubernur di Pilkada Jawa Timur. Namun, dia  tidak mendapat restu para sesepuh NU.

Selengkapnya...

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini