Sukses

Presiden PKS: Letjen Edy Rahmayadi Belum Resmi Jadi Kader

PKS bersama Partai Gerindra mengusung Pangkostrad Letjen TNI [Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah dalam Pilkada Sumatera Utara 2018.

Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama Partai Gerindra mengusung Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah dalam Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2018. Presiden PKS Sohibul Iman menyebut, apakah Edy akan jadi kader partainya masih dikomunikasikan dengan Partai Gerindra.

"Resmi dikasihkan kartu anggota belum, sehingga itu ada candaan, 'sudahlah Pak Edy ke PKS aja'," kata Sohibul di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2018).

Bila Edy Rahmayadi ingin bergabung dengan PKS, maka Sohibul sangat terbuka.

"Tapi tentu kami harus tenggang rasa sama Pak Prabowo, karena dari kemarin Beliau akan menarik ke Gerindra. Itu tinggal dibicarakan saja, siapa yang berbaju Gerindra dan siapa berbaju PKS," jelas Sohibul.

Letjen TNI Edy Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara (Sumut) 2018 menghadiri kegiatan ikrar pemenangan calon kepala daerah yang diselenggarakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Bersama Musa Rajeckshah atau Ijeck, Edy diusung PKS. Keduanya datang mengenakan pakaian atau jas khas partai dakwah tersebut.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Gabung PKS

Edy pun menyebut akan bergabung dengan partai yang dipimpin Sohibul Iman. "Insyaallah, ini sudah jadi kader PKS. Ini pakai ini (menunjukkan pin yang dipakainya)," ucap Edy.

Sedangkan untuk dukungan dalam Pilkada Sumut 2018, Edy menyebut PKS bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Nasdem akan mendeklarasikan dia bersama Ijeck sebelum pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 7 Januari 2018.

"Persiapan di Sumut tanggal 7 Januari 2018 kami deklarasi," ujar dia.

Edy menyatakan, alasannya maju dalam Pilkada Sumut tidak ada bedanya dengan menjadi seorang prajurit. Hanya saja, saat jadi anggota TNI aktif dilarang berpolitik praktis.

"Kalau prajurit tidak boleh berpolitik praktis, gitu saja. Orang sipil bebas berpolitik, mau berpolitik praktis atau politik negara tidak ada masalah," jelas Edy.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini