Raperda Dicabut, Anies Buat Landasan Hukum Tanggul Laut

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membuat landasan hukum baru terkait pembuatan tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Landasan hukum pembuatan tanggul ini, kata Anies, karena sebelumnya pihak swasta tidak bisa membangun tanggul lantaran tak ada payung hukum.

Pembangunan tanggul diperkirakan molor sebagai konsekuensi dicabutnya dua rancangan peraturan daerah (raperda). Yaitu, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

"Nanti semua konsekuensi dari pencabutan raperda ini akan dibuatkan lagi landasan hukumnya sehingga kegiatan utama kita pada fase ini memastikan saat banjir rob tidak ada limpahan ke warga itu yang paling penting," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Menurut Anies, kajian lebih lanjut Raperda itu diperlukan untuk memperhatikan faktor sosiologis hingga ekonomis.

"Memperhatikan faktor sosiologis, faktor ekonomis, faktor geografis, juga faktor strategis global karena Jakarta ini adalah sebuah ibu kota sehingga pantai di Jakarta memiliki nilai strategis secara nasional bukan sekadar pantai tempat lain," ucap Anies.