Jokowi Tunggu Surat DPR Lantik Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI

Oleh Lizsa Egeham pada 07 Des 2017, 12:24 WIB
Hadi Tjahjanto

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunggu hasil dari DPR terkait persetujuan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Begitu DPR melaporkan hasilnya, Hadi akan langsung dilantik Jokowi.

"Kita menunggu selesai proses semuanya di DPR," ujar Jokowi di Istana Bogor Jawa Barat, Kamis (7/12/2017).

Saat ditanya kapan tanggal pelantikan Marsekal Hadi Tjahjanto, Jokowi mengaku akan menunggu proses dan surat resmi dari DPR, yang menyatakan bahwa Hadi telah disetujui sebagai Panglima TNI.

"Belum tau karena kita menunggu selesainya proses yang ada di DPR. Selesai di sana pun harus ada surat resminya yang kita terima, gitu," terang mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Komisi I DPR setuju Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI menggantikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Komisi I DPR menyatakan, keputusan itu diambil setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan selama hampir enam jam.

"Setelah fit and proper test dan seluruh fraksi maka rapat pada Rabu 6 Desember 2017, Komisi I memberi persetujuan Marsekal Hadi Tjahjanto jadi panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 6 Desember 2017.

Ia menilai, Hadi memiliki rekam jejak yang mumpuni dan memenuhi syarat serta memiliki kecakapan. Karena hal itu, Abdul Kharis menyatakan Komisi I menyetujui pemberhentian dengan hormat Gatot.

"Komisi I menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo," ujar dia.

1 of 2

Beber Program

Saat pemaparan visi misi di Komisi I DPR, Hadi mengatakan sebagai negara kepulauan, Indonesia bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan di wilayah laut. Itu termasuk pada laut-laut bebas yang berbatasan dengan wilayah yang menjadi yurisdiksi.

Kata Hadi Tjahjanto, saat ini maraknya perampokan di kawasan perbatasan Indonesia, Malaysia dan Filipina. Sehingga hal itu menjadi tanggungjawab Indonesia khususnya TNI.

Selain itu, kata dia, terdapat bentuk kejahatan lainnya yang sangat merugikan Indonesia yaitu illegal fishing dan berbagai penyelundupan barang, manusia, senjata hingga obat-onat terlarang.

 

Saksikan vidio pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓