Menhan Membantah Pemerintah Lambat Menyikapi Konflik Israel-Palestina

Liputan6.com, Jakarta: Serangan Israel ke Palestina, terutama ke kediaman Presiden Palestina Yasser Arafat mengundang reaksi keras rakyat Indonesia. Mereka menganggap Israel semena-mena dan mengecilkan umat Islam. Untuk merespon reaksi masyarakat itu, pemerintah Indonesia akan menyikapi, termasuk meminta Israel mematuhi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menghentikan agresi [baca: Menko Polkam: Israel Harus Mematuhi Resolusi PBB ]. Hal itu dikemukakan Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil dalam dialog Liputan 6 Petang yang dipandu Indiarto Priyadi di Studio SCTV Jakarta, Senin (1/4).

Menurut Matori, sikap itu kemungkinan akan diumumkan Selasa besok. Itu lantaran Rapat Koordinasi Politik dan Keamanan yang membahas masalah tersebut harus berkonsultasi dengan Presiden Megawati Sukarnoputri yang kini sedang mengadakan lawatan ke sejumlah negara di Asia Timur dan Selatan. "Saya akan menelepon Presiden malam ini," kata Matori yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI itu. Matori mengaku, pemerintah tak khawatir dengan kebijakan standar ganda yang biasa dijalankan Amerika Serikat dalam menyikapi konflik di Timur Tengah. "Kami percaya, sebagai anggota badan internasional, AS akan bersikap profesional," ujar Ketua Umum PKB Batutulis ini.

Menyinggung sikap Indonesia yang dinilai lambat dan pasif dalam bertindak, Matori mengatakan, itu tidak benar. Alasannya, pemerintah selalu bertindak sesuai kebijakan badan internasional dalam hal ini PBB. Bahkan, bekas Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ini menegaskan, Indonesia siap Jika PBB meminta mengirimkan pasukan ke Timteng. Karena itulah, mantan Wakil Ketua MPR ini membantah Indonesia mendapat tekanan dari luar negeri, sehingga bersikap pasif. "Bagaimanapun, setiap langkah yang diambil pemerintah Indonesia harus ada dasar hukumnya. Ini sesuai dengan semangat demokrasi," imbuh Matori.

Kendati demikian, Matori menilai wajar reaksi keras masyarakat pascapenyerangan. Dia berpendapat, setiap warga negara bebas menyatakan pendapat. "Tapi jangan anarkis," tegas mantan Ketua II Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Anshor ini. Ia mengingatkan, pemerintah akan menindak warga yang bertindak anarkis. Menyoal isu kedatangan mantan Perdana Menteri Israel Shimon Perez, Matori meminta kelompok yang mengundang agar berpikir ulang. Sebab, dikhawatirkan kunjungan itu akan melukai perasaan bangsa Indonesia. "Sebaiknya, Perez jangan datang untuk urusan politik. Kalau urusan pribadi, yah itu hak Perez sebagai manusia," tutur Matori.(MTA)