Sukses

Polda Metro Terjunkan 5 Kompi Amankan Kantor DPP Golkar

Idham Aziz menampik, personel keamanan sebanyak itu diterjunkan lantaran ada indikasi kerawanan.

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya menerjunkan lima satuan setingkat kompi (SSK) di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Pengamanan itu diberikan berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno untuk mencari pengganti Setya Novanto.

"Kami tidak tahu apa urusan di dalam, yang jelas kami menyiapkan dari sisi pengamanannya," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis di kantornya, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Idham menuturkan, anak buahnya telah bersiaga di markas Partai Golkar itu sejak pagi tadi. Pengamanan akan dilakukan hingga rapat pleno usai.

Jenderal bintang dua itu menampik, personel keamanan sebanyak itu diterjunkan lantaran ada indikasi kerawanan. Menurut dia, pengamanan yang diberikan sesuai dengan prosedur tetap Polri.

"Kita tidak boleh under-estimate, jadi kita menyiapkan dua SSK dari Brimob dan tiga SSK dari Sabhara itu sudah biasa kita lakukan di Polda Metro Jaya ini," kata Idham.

Saksikan vidio pilihan di bawah ini:

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Rapat Pleno

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menjelaskan, rapat pleno yang digelar hari ini adalah bagian dari upaya Partai Golkar untuk mengantisipasi berbagai hal yang berhubungan dengan posisi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

"Kaitannya dengan dua jabatan yaitu sebagai Ketum Partai Golkar dan sebagai Ketua DPR RI," ujar Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2017).

Oleh karena itu, lanjut dia, rapat pleno akan mengevaluasi posisi-posisi tersebut.

"Karena kita tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR tersandera hanya karena persoalan hukum pribadi yang dialami oleh Pak Setya Novanto," ucap dia.

Menurut Nurdin, rapat konsolidasi yang dilakukan hari ini bersifat internal dan eksternal.

"Eksternal maksudnya ada kebutuhan partai yang mungkin bisa terhambat berkaitan dengan Undang-undang Pilkada, UU Pileg, dan Pilpres kalau tidak ada langkah-langkah organisatoris, yang dilakukan Golkar. Jadi agenda utamanya konsolidasi organisasi," papar dia.

Terkait siapa Pelaksana Tugas atau Plt yang akan menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum, Nurdin enggan berkomentar. Ia menyerahkan pada keputusan rapat hari ini.

Hingga saat ini, Partai Golkar masih menggelar rapat pleno tertutup. Petinggi-petinggi Partai Golkar pun nampak hadir seperti Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan Airlangga Hartarto yang digadang-gadang akan menggantikan posisi Setya Novanto.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.