KPK Perpanjang Masa Penahanan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahahan Wali Kota Batu non-aktif Eddy Rumpoko terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan mebel. Penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan kasus suap dengan nilai proyek Rp 5,2 miliar.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan dari tanggal 16 November 2017-15 Desember 2017 untuk tersangka ERP (Eddy Rumpoko) terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu TA 2017," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/11/2017).

Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penindakan KPK di Batu, Jawa Timur pada Sabtu 16 September 2017.

Selain Eddy, KPK juga menetapan dua orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Bagian Unit Layanan Pengaduan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan dan pengusaha bernama Filipus Djap.

Tiga orang tersebut dijadikan tersangka karena diduga terlibat tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan meubelair di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tahun anggaran 2017.

Dari operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK mengamankan uang sekitar Rp 300 juta. Uang Rp 200 juta diterima oleh Eddy Rumpoko, sedangkan Rp 100 juta diberikan kepada Eddi Setiawan dari Filipus.

Terkait kasusnya, Eddy mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan praperadilan Eddy didaftarkan pada 24 Oktober 2017 melalui kantor pengacara Ihza & Ihza Law Firm di PN Jaksel. Pendaftaran tersebut dengan Nomor Registrasi 124/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL.

Dalam gugatan tersebut, Eddy meminta agar hakim praperadilan menyatakan penangkapan dan penetapan tersangka yang dilakukan KPK kepadanya tidak sah. Serta meminta agar hakim memerintahkan KPK untuk membebaskannya dari tahanan.