Survei: Ajaran Intoleran Masuk Kalangan Terdidik dan Menengah

Liputan6.com, Jakarta - Radikalisme dinilai telah masuk kalangan kelas menengah dan terdidik yang sewaktu-waktu bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian kesimpulan dari hasil temuan survei yang dilakukan lembaga survei Alvara Research Centre dan Mata Air Foundation, yang dirilis di Jakarta, Senin (23/10/2017).

"Aparatur negara dan kelompok pekerja di BUMN mulai terpapar ajaran-ajaran intoleransi. Penetrasi ajaran-ajaran intoleransi yang anti-Pancasila dan NKRI di kalangan profesional masuk melalui kajian-kajian keagamaan yang dilakukan di tempat kerja," kata CEO Alvara, Hasanuddin Ali, saat memaparkan hasil surveinya.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di enam kota besar Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Profesional yang menjadi responden adalah kalangan PNS, profesional di kalangan swasta, dan juga di kalangan BUMN. Survei dilakukan pada tanggal 10-5 Oktober melalui wawancara tatap muka.

Dalam hasil survei ini, diketahui bahwa relasi antara agama dan negara, dalam persepsi kepemimpinan, ada 29,7% yang tak mendukung pemimpin nonmuslim dan dari jumlah ini 31,3% adalah golongan PNS, kemudian 25,9% swasta dan 25,9% karyawan BUMN.

Dalam isu perda syariah, sebanyak 27,6% profesional mendukung perda syariah karena dianggap tepat mengakomodasi agama mayoritas.

"Dari jumlah ini, PNS yang mendukung perda syariah sebanyak 35,3%, swasta 36,6%. Adapun yang menyatakan perda syariah tak tepat karena membahayakan NKRI adalah sebanyak 45,1%," ujar dia.

"Kemudian ketika ditanya Pancasila sebagai ideologi negara, mayoritas profesional sebanyak 84,5% menyatakan Pancasila sebagai ideologi yang tepat bagi negara Indonesia sedangkan 15,5% menyatakan ideologi Islam yang tepat. Namun menariknya, PNS yang menyatakan idiologi Islam yang tepat di Indonesia ada sebanyak 19,4%, jauh lebih besar dibanding swasta 9,1% dan BUMN 18,1%," jelas Hasanuddin Ali.