PKS Yakin Tetap Berkoalisi dengan Gerindra di Pilkada Jabar

Jembatan Gantung — Cagub Jabar yang diusung PKS-Gerindra, Deddy Mizwar. (Panji Pryaitno/Liputan6.com)

Liputan6.com, Bandung - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat mencabut dukungan untuk pasangan bakal calon pasangan Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu dalam Pilgub Jabar 2018. Keputusan itu sempat membuat hubungan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra memanas.

Namun, politisi PKS Haris Yuliana optimistis koalisi kedua partai bakal tetap terjalin dalam gelaran Pilgub Jabar 2018 mendatang. Apalagi sudah dipertegas oleh pernyataan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Saya sendiri secara pribadi meyakini kalau koalisi ini nggak akan bubar. Kalaupun ada langkah Gerindra untuk berkomunikasi dengan partai lain, saya berharap itu bukan untuk memisahkan diri tapi untuk memperluas kawasan koalisi. Kalau kata Prabowo, nggak mungkin sekutu bubar," ujar Haris di Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/9/2017).

Dia mengatakan, sebenarnya yang menjadi persoalan saat ini bukanlah menyangkut koalisi PKS-Gerindra, melainkan soal yakin atau tidak dengan pasangan yang dimajukan dalam Pilkada Jabar 2018.

"Saya dorong apa yang menjadi kerisauan Pak Mulyadi (Ketua Gerindra Jabar) atau Gerindra, dibuka saja apa yang jadi kerisauannya. Karena ini belum pernah diperbincangkan oleh kita," tegas Haris.

Untuk itu Haris mengajak Partai Gerindra duduk bersama membahas penyelesaian masalah ini lantaran bisa mengganggu peluang menang dalam Pilgub Jabar mendatang.

"Saya sih melihat itu (pencabutan dukungan Demiz-Saikhu) sikap resmi Gerindra, sebab kalau ini bukan sikap resmi harusnya ada teguran. Oleh karenanya saya dorong Pak Mulyadi ketika tidak setuju terhadap pasangan ini, bahas bareng saja," usul Haris.

"Toh kalau terbuka PKS juga mungkin akan mempertimbangkan banyak. Ini prosesnya jangan sampai dipaksakan, kita tidak solid, di lapangan tidak bisa bekerja, akhirnya tidak menang, kan sayang," pungkas Haris.

2 dari 2 halaman

Golkar Gelar Rapat Besar

Sementara itu, DPD Partai Golkar Jabar menggelar pertemuan besar-besaran terkait munculnya surat bodong dukungan kepada Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien pada Pilgub Jabar 2018. Pertemuan digelar di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Selasa siang.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar MQ Iswara mengatakan, rapat besar ini dilakukan sebagai bentuk pernyataan sikap dari para kader agar tetap menahan diri hingga pernyataan resmi dari pusat terkait calon Gubernur Jabar dan Wakil Gubernur Jabar dari Partai Golkar.

"Hari ini ada pernyataan sikap dari para kader di seluruh Jabar. Kami sampaikan hari ini ada pernyataan sikap dari para kader, baik pengurus DPD Kabupaten/Kota, kemudian DPD Provinsi Jabar dan juga para pengurus kecamatan. Ini atas permintaan teman-teman daerah, bukan kami yang mengundang," jelas Iswara, Selasa (26/9/2017).

"Kami juga akan mengimbau kepada para kader di Jabar untuk tidak bereaksi terlalu berlebihan agar mempercayakan kepada DPP karena kami yakin DPP tidak akan gegabah dalam mutuskan cagub dari Partai Golkar, apalagi di provinsi yang paling besar di Indonesia," kata dia disela-sela rapat.

Menurutnya, sejak keluarnya surat bodong ini muncul kecaman dan reaksi keras dari para kader di Jabar, sehingga pihaknya membuat laporan resmi ke Polda Jabar soal surat bodong ini, Senin kemarin.

"Reaksi dari teman-teman sangat beragam tapi banyak yang mengecam. Untuk surat palsu itu sudah dilaporkan ke Polda Jabar akan diarahkan sebagai pelanggaran UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

"Dalam konteks ini kita gunakan asas praduga tak bersalah. Faktanya surat harusnya keluar dari Jakarta (sekertariat DPP Partai Golkar). Surat disampaikan di medsos (media sosial) harusnya resmi jadi itu bukan keputusan resmi," kata Iswara.

Saksikan video pilihan di bawah ini: