Legislator: Pemilu Mahal, Penyebab Maraknya Korupsi Kepala Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar mengadakan operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah. Ada sejumlah hal yang diduga menjadi penyebab korupsi di level ini.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, salah satu penyebabnya adalah longgarnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dia menuturkan, dengan desentralisasi, kepala daerah memiliki kewenangan dalam mengatur teritorialnya. Pemerintah pusat hanya melakukan pengawasan prosedural.

Selain itu, parpol tidak bisa melakukan kontrol penuh atas kadernya yang menjadi kepala daerah. Sebab, sejak para kepala daerah dilantik, mereka memiliki otonomi kebijakan.

Tingginya korupsi di daerah juga karena biaya politik yang cukup tinggi. Oleh karena itu, ada kecenderungan kepala daerah akan mencari dana dengan segala cara.

"Salah satu penyebab tingginya kasus korupsi akibat biaya politik cukup tinggi dalam kontestasi pilkada. Akibatnya, seseorang dipaksa melakukan fundrising dengan berbagai cara meskipun menabrak ketentuan hukum. Karena itu, ke depan pola pengawasan dan pembinaan kepala daerah harus dibenahi," kata Baidowi, Jakarta, Sabtu (23/9/2017).

Dia pun berharap pemerintah memikirkan model pilkada yang murah, sehingga tidak menjadi beban logistik bagi calon.

"Salah satunya pemilihan kepala daerah melalui DPRD layak dipertimbangkan kembali mengingat mudharat pilkada langsung lebih besar. Toh dalam Pancasila Sila Keempat secara jelas diatur permusyawaratan perwakilan," tegas Baidowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: