Sukses

Alasan Djarot Usulkan Gubernur Jakarta Dipilih DPRD

Djarot menegaskan gubernur DKI Jakarta tidak ditunjuk DPRD langsung, melainkan usulan dari presiden.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengusulkan, agar pada revisi UU Kekhususan DKI Jakarta, gubernur dipilih DPRD dengan usulan dari Presiden.

Usulan tersebut mengundang protes dari anggota DPRD DKI. Menanggapi hal tersebut, Djarot mengatakan, usulan ini justru untuk memperkuat keistimewaan Jakarta sebagai ibu kota negara.

"Untuk memperkuat Jakarta, menyatukan karena daerah istimewa, loh. Ini kan daerah istimewa, ini memperkuat keistimewaan ini. Jakarta tidak bisa dilepaskan dari pemerintah pusat," kata Djarot di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2017).

Djarot menegaskan, gubernur tidak ditunjuk DPRD langsung, tetapi usulan dari presiden.

Dia menuturkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok keluar dari Partai Gerindra kala itu karena dia tidak setuju dengan partainya yang mendukung usulan gubernur ditunjuk langsung DPRD.

"Pak Ahok enggak setuju, karena yang memajukan itu DPRD, fraksi-fraksi. Yang kami usulkan yang mengajukan itu presiden, sama seperti wali kota yang mengajukan gubernur," kata dia.

Djarot menilai, seharusnya Jakarta sebagai daerah khusus memiliki keistimewaan tersendiri seperti daerah istimewa lain, yakni Aceh, Yogyakarta, dan Papua.

"Siapa pun presidennya, tidak peduli, tetapi untuk membangun Ibu Kota yang kuat itulah keistimewaannya. DIY punya keistimewaan. Ini hanya berlaku di Jakarta loh, ya. Jangan kamu lebar-lebarin loh, ya. Papua punya istimewa, Aceh punya keistimewaan sendiri," tandas Djarot.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

DPRD DKI Menolak

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengkritik usulan Gubernur Djarot Saiful Hidayat soal pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendatang. Djarot mengusulkan gubernur Ibu Kota dipilih DPRD dan setingkat menteri.

"Ngawur itu, pikiran itu bertolak belakang dengan demokrasi," kata Taufik saat dihubungi Liputan6.com, Kamis, 21 September 2017.

Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan, usulan Djarot mengenai pemilihan gubernur adalah salah satu bentuk kemunduran dalam demokrasi.

"Itu pikiran mundur," kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.