Fadli Zon Minta Pemerintah Tarik Dubes RI di Myanmar

Liputan6.com, Manila - State Counsellor dan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah buka suara terkait krisis kemanusiaan yang melanda Warga Rohingya. Namun, dalam pidatonya, Suu Kyi tidak tegas menyatakan akan menghentikan krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar itu.

Bahkan, dalam sidang Sidang Umum ke-38 Parlemen Se-Asia Tenggara atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Manila, Filipina, delegasi parlemen Myanmar juga menolak resolusi penyelesaian krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya yang diajukan Indonesia.

"Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan penarikan Duta Besar Indonesia untuk Myanmar. dan menggantinya dengan Kuasa Usaha (Charge de Affair) saja. Myanmar telah membiarkan terjadinya kejahatan kemanusiaan dan pemusnahan etnis Rohingya," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di sela-sela acara penutupan Sidang Umum AIPA di Makati Shangrila hotel, Manila, Rabu (20/9/2017). 

Menurut politikus Partai Gerindra ini, penarikan duta besar merupakan bagian dari tindakan diplomatik untuk mengingatkan dan menekan Myanmar. Langkah itu perlu diambil, agar mereka memperhatikan suara dunia internasional terkait krisis kemanusiaan yang terjadi di Rohingya.

"Kita perlu paham jika sikap tegas dalam diplomasi bukan hanya diperlukan saat menyangkut isu-isu bilateral saja, namun juga ketika menyangkut isu multilateral, regional, dan internasional. Terutama jika isunya genting dan prinsipil," imbuh dia. 

Fadli menilai, menjaga keamanan, perdamaian, dan stabilitas kawasan tidak bisa dilakukan hanya dengan menghindari konflik diplomatik. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar, bahkan membuktikan jika diplomasi basa-basi justru bisa kontraproduktif terhadap penciptaan perdamaian dan telah gagal memberikan perlindungan terhadap anak bangsa sesama kawasan.