Gubernur Djarot: Korban Kebakaran Kampung Bandan Tak Dapat Rusun

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak dapat menjamin para korban kebakaran di Kampung Bandan, Jakarta Utara, dapat menempati rusunawa milik Pemprov DKI. Alasannya, permukiman di sana adalah permukiman ilegal dan banyak warga tak memiliki KTP DKI.

"Kan rumah-rumahnya sebagian besar ilegal. Rumah bedeng-bedeng kayak begitu. Tentu saja kalau seperti ini kami nggak bisa fasilitasi untuk di rusun, kita harus lihat juga itu rumahnya warga DKI atau tidak," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Senin (18/9/2017).

Bila terbukti ada warga ber-KTP DKI, maka Djarot menyebut, masih ada peluang warga mendapat rusun.

"Kalau warga DKI, ada harapan kita masukkan sebagai penghuni rusun. Yang warga di luar DKI tentunya kami nggak bisa fasilitasi karena banyak yang sudah antre ingin dapat rusun," ucapnya.

Selain itu, kata Djarot, lahan di lokasi kebakaran adalah milik PT KAI, sehingga yang lebih berhak menertibkan adalah KAI dan bukan Pemprov DKI.

"Sebetulnya wilayahnya PT KAI, kalau di bantaran sungai itu kami yang menertibkan. ini wilayahnya PT KAI, maka berkali-kali ketika berkoordinasi dengan PT KAI tolong yang bantaran rel itu diamankan," ujarnya.

Djarot menyebut, permukiman di Kampung Bandan ilegal dan memang rawan kebakaran. "Sebagian besar bedeng-bedeng itu rawan kebakaran karena tidak memenuhi standar, standar bangunan. IMB nggak ada, sambungan listrik juga nggak bisa karena memang ilegal," tandas Djarot.