Bamsoet Heran Pansus KPK Masih Dipersoalkan

Lebih dari itu, Bamsoet menegaskan bahwa pemerintah sendiri saja tidak mempermasalahkan keberadaan Pansus ini. Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung HM Prasetyo disebutnya mendukung penuh langkah yang dilakukan DPR.

"Kami juga sudah mendatangi dua lembaga hukum itu. Hanya KPK yang belum ketemu karena masih persoalkan keberadaan Pansus," tutup Bamsoet.

Para advokat yang tergabung pada kantor Sholeh and Partners menggugat pembentukan Pansus Hak Angket KPK ke PTUN Jakarta pada 31 Juli 2017. PTUN Jakarta menolak gugatan itu setelah mendengar keterangan para penggugat dalam persidangan dismissal procedure Rabu 9 Agustus 2017.

Gugatan itu tidak diterima karena menurut PTUN, tidak berdasarkan dalam hal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan.

Adapun poin-poin yang menjadi dasar penolakan oleh PTUN antara lain:
1.Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan,
2.Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan,
3.Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak,
4.Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat,
5.Gugatan diajukan sebelum atau telah lewat waktunya.