Kasus BLBI, KPK Periksa Temenggung dan Artalyta Suryani

Massa Geruduk KPK, Tuntut Penuntasan Kasus BLBI — Massa menuntut KPK untuk mengusut tuntas skandal korupsi BLBI dan pencabutan Inpres No. 8 tahun 2002, Jakarta, Selasa (26/8/14). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Syafruddin merupakan tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (5/9/2017).

Ini merupakan pemeriksaan perdana bagi Syafruddin usai ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2017 lalu. Sayfruddin juga sempat melawan KPK dengan mengajukan gugatan praperadilan di Pengalian Negeri Jakarta Selatan. Namun gugatan tersebut ditolak hakim.

Selain Syafruddin, penyidik KPK kembali memanggil Artalyta Suryani alias Ayin. Pemilik PT Bukit Alam Surya ini akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Ayin sendiri diketahui merupakan rekan Syafruddin. Ayin divonis lima tahun penjara terkait suap kepada Jaksa Agung Urip Tri Gunawan pada 2008. Ayin menyuap Jaksa Urip yang merupakan Ketua Tim Penyelidikan kasus BLBI Sjamsul Nursalim, sebesar Rp 6 miliar.

Saksikan video berikut ini:

2 dari 2 halaman

Tolak Praperadilan

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang dimohonkan tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan membebankan biaya perkara nihil," kata hakim Effendi Mukhtar saat membacakan putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (2/8/2017).

Effendi memutuskan status tersangka terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu, sah dan berdasar. Effendi menambahkan, KPK juga telah memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Syafruddin sebagai tersangka.

"Karena petitum utama tentang penetapan tersangka telah ditolak, maka permintaan terhadap petitum lainnya tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum, maka harus ditolak seluruhnya," ucap Effendi.

Sebelumnya, Syafruddin sempat menggugat KPK di PN Jakarta Selatan, 3 Mei 2017 silam. Namun, gugatan tersebut sempat dicabut lantaran hendak melakukan perbaikan. Dia kemudian mengajukan kembali gugatan praperadilan setelah memperbaikinya.

Pada kasus ini, Syafruddin menjadi tersangka atas kasus penerbitan SKL BLBI kepada BDNI (Bank Dagang Negara Indonesia) milik Sjamsul Nursalim. Penerbitan SKL itu yang merugikan negara hingga Rp 3,7 triliun dilakukan Syafruddin ketika menjabat Kepala BPPN.

Pada Mei 2002, dia mengusulkan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) untuk mengubah proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BDNI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

KPK juga melayangkan surat kepada Sjamsul Nursalim agar segera kembali ke Indonesia guna memudahkan proses penyidikan. Sjamsul sendiri, diketahui bermukim di Singapura.