5 Fakta Simpang Susun Semanggi

Proyek ini digagas saat Basuki Tjahaja Purnama masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pria yang karib disapa Ahok itu menggunakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta, yang memberi syarat kepada sebuah perusahaan swasta untuk membiayai proyek Simpang Susun Semanggi sebagai kompensasi kenaikan koefisien luas bangunan (KLB) atas pembangunan konstruksi mereka di Ibu Kota.

Ahok menjelaskan, pemenang tender proyek senilai Rp 360 miliar tersebut adalah perusahaan pelat merah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Wijaya Karya (Tbk). Pengerjaan lanskap jalan layang sepanjang 1,6 km oleh Toyota Corp.

"Pembiayaannya pengembang asal Jepang, Mori Building Company," kata Ahok pada 31 Maret 2016.

Langkah Ahok pun diapresiasi Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI itu juga memuji PT Wijaya Karya yang dinilai telah bekerja dengan cepat. "Saya mengacungkan jempol pada cara-cara kerja cepat PT Wika yang menyelesaikan proyek," ujar Jokowi.

Namun langkah ini justru dipandang salah oleh koordinator Sahabat Anies Baswedan-Sandiaga Uno atau Anies-Sandiaga, Anggawira. Ia mengkritik, Ahok terkait penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur sebagai bagian kontribusi atas koefisien lantai bangunan (KLB).

"Pembiayaan dari sumber dana non-APBD, seperti lewat dana CSR yang dilakukan pihak swasta ini membuat Pemprov DKI terkesan tidak transparan dan akuntabel," kata Koordinator Sahabat Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Anggawira,  Minggu 9 April 2017.

Kebijakan dari Pemprov DKI tersebut, menurutnya, gagal paham karena dana CSR tersebut seharusnya dapat diputuskan bersama pengunaannya dalam forum CSR. Selain itu, dana CSR harus masuk terlebih dulu dalam mekanisme APBD.

Anggawira menyebutkan, proyek pembangunan ini seharusnya dilakukan lewat sebuah sistem tender, dengan mekanisme yang jelas guna menghindari penyalahgunaan dana.

"Artinya, hal-hal tersebut jangan dilakukan off budget. Untuk memenuhi unsur transparansi tentu lebih baik program pembangunan ini dikelola di dalam budget, lewat proses tender, dengan mekanisme yang jelas," papar anggota tim pemenangan Anies-Sandi ini.

Anggawira menilai, tindakan Ahok yang meminta pihak swasta yang kena denda atas KLB untuk membangun simpang susun Semanggi merupakan sebuah kesalahan.

Simpang Susun Semanggi ini telah diuji coba sejak 28 Juli 2017, dan akan berlaku hingga 5 Agustus 2017. Rencananya Simpang Susun Semanggi bakal diresmikan pada 17 Agustus 2017, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI.

"Rencananya diresmikan oleh Presiden pada 17 Agustus. Ini sebagai kado istimewa bagi warga Jakarta," kata Gubernur Djarot.

"Teknik pekerjaannya, kemudian lighting-nya dan waktu penyelesaiannya, ini luar biasa. Sehingga bisa diresmikan dan di-grand launching oleh Presiden insyaallah tanggal 17 Agustus sebagai kado istimewa bagi warga Jakarta dan bangsa," ia menambahkan.

Untuk sementara, Simpang Susun Semanggi hanya digunakan untuk kendaraan roda empat. Pertimbangannya, Simpang Susun Semanggi lumayan tinggi untuk dilalui kendaraan roda dua.

"Sementara untuk mobil dulu, bukan motor, bahaya karena tinggi. Oleh sebab itu, perlu ada rambu-rambu. Ini yang kita kejar (pemasangan rambu)," tandas Djarot.

5. Sisa Uang

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkap ada sisa uang sekitar Rp 200 miliar dari keseluruhan anggaran Rp 500 miliar lebih untuk proyek Simpang Susun Semanggi ini.

Menurut dia, sisa uang tersebut akan digunakan untuk membuat trotoar dan ducting di sekitar Simpang Susun Semanggi. Hal tersebut, kata dia, juga sudah disampaikan ke Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah dan sudah ditandatangani.

"Ada sisa (dana pembangunan Simpang Susun Semanggi), ada Rp 200 miliar lebih sedikitlah," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta.

Djarot menuturkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat marah saat proses pembangunan Simpang Susun Semanggi ini. Pasalnya, Ahok menilai biaya pembangunannya terlalu mahal. Saat itu, swasta berkewajiban menyetor dana hampir Rp 600 miliar untuk pembangunan tersebut.

"Maka Pak Ahok marah, suruh hitung ulang, tunjuk yang bagus, dan setelah dihitung ulang habis Rp 360 miliar. Artinya, kita punya sisa banyak untuk memperbaiki trotoar dan ducting yang menghubungkan sekitar lokasi itu dari Benhil dan sampai Patung Kuda, Bundaran HI. Agar wajah Jakarta betul bagus, bukan Simpang Susun Semanggi saja," Djarot memungkasi.

Saksikan video menarik di bawah ini: