Sukses

Ongkos Pilkada Garut 2018 Capai Rp 78 Miliar

Anggaran yang dibutuhkan menjadi lebih mahal jika dibandingkan Pilkada Garut 2013 lalu yang hanya menghabiskan anggaran Rp 41 miliar.

Liputan6.com, Garut - Proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2018 yang akan dilangsungkan pemerintah pusat tahun depan, cukup menguras keuangan kas daerah, pemerintah daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat.

Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan, estimasi biaya yang harus didanai pemerintah Garut untuk Pilkada tahun depan mencapai Rp 78 miliar. "Memang sekarang (pilkada) jadi lebih mahal," ujar dia, Kamis (6/7/2017).

Untuk menyiapkan hajatan demokrasi 5 tahunan itu, menurut Rudy, lembaganya mesti menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Garut serentak 2018 yang berbarengan dengan Pemilihan Gubernur Jabar tersebut.

Dengan kondisi itu, Rudy mengakui, tak mengherankan anggaran yang dibutuhkan menjadi lebih mahal jika dibandingkan Pilkada Garut 2013 lalu yang hanya menghabiskan anggaran Rp 41 miliar.

"Dulu waktu zaman saya Rp 41 miliar lebih itu untuk dua putaran, sekarang Rp 78 miliar hanya satu putaran," ungkap dia.

Namun ia memaklumi, dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018, anggaran yang dibutuhkan sebesar itu memang terbagi untuk dua penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Garut.

"Kita akan cairkan dalam dua tahap," kata dia.

Selain itu, untuk membagi beban anggaran, rencananya pemda Garut akan dibantu keuangan dari provisi Jawa Barat. "Beban anggarannya memang dari daerah dan provinsi, namun kita sudah ada perjanjian dengan pemerintah provinsi," ungkap dia.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Hilwan Fanaqi menyatakan, sesuai kebutuhan di lapangan, untuk menggelar hajatan demokrasi rakyat Garut tahun depan, lembaganya membutuhkan anggaran hingga Rp 55 miliar. "Tapi kan jumlah itu belum dengan Panwaslu Garut," ujar dia.

Selain membantu anggaran pilkada, untuk memudahkan operasional lapangan, Pemda Garut pun menyerahkan bantuan sebuah mobil Toyota Innova terbaru. "Sebenarnya kami minta tiga unit yang biasa saja, tapi diberi Innova, nanti juga dipakai anggota KPU, jangan khawatir akan dioptimalkan untuk menyukseskan pilkada," tandas dia.

 

 

 

 

 

Saksikan video menarik di bawah ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.