Badan POM Sumbar Harus Perketat Pengawasan di Titik Rawan

Liputan6.com, Jakarta Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan, kunjungannya kali ini ke Sumatera Barat adalah untuk melihat kesiapan pemerintah melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan makanan dan produk menjelang hari raya Idul Fitri.

“Kami melakukan sidak kepasar Alai di Sumatera Barat, dalam rangka untuk melihat kesiapan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan makanan yang tidak layak edar. Ternyata di sini masih banyak bahan-bahan makanan yang tidak layak konsumsi,” ujarnya di Padang, Sumbar, baru-baru ini.

Lebih lanjut Dede menilai kota Padang ini posisinya menjadi pintu masuk dari pelabuhan, seperti pelabuhan Belawan, Medan yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Di pelabuhan ini banyak masuk barang-barang dari Malaysia yang tidak memiliki izin dari BPOM. Karena itu Badan POM harus memperketat pengawasan di titik rawan seperti ini.

“Makin banyak barang masuk dari negara asing dan tidak memiliki izin edar melalui Badan POM tentu sulit sekali untuk menjaga apakah layak atau tidak layak di kosumsi,’’ tutur Politisi dari F-Demokrat di sela pertemuan di kantor BPOM Provinsi Sumatera Barat.

Anggota Komisi IX Suir Syam menambahkan bahwa BPOM Provinsi Sumatera Barat sudah sangat aktif dalam melaksanakan pengawasan makanan yang berbahaya di bulan Ramadhan ini. Menurut laporan yang di terima, BPOM Padang sudah melakukan pemantauan sampai ke daerah terpencil seperti darah Solok Selatan . Hanya saja dia mempertanyakan petani sayur yang menanam sayur yang banyak menggunakan insektisida.

“Saya mempertanyakan apakah penggunaan insektisida sudah diatur kadar pemakaiannya, jangan sampai melebihi kadar yang ditentukan. Belum lama ini juga BPOM Padang menemukan penjual daging babi di beberapa pasar Kabupaten Kota Provinsi Sumbar,’’ ujarnya

Dia melihat BPOM Provinsi Sumbar itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hanya ada beberapa yang sulit di deteksi yaitu barang-barang makanan maupun kosmetik yang melalui penjualannya media sosial.

Ke depannya, harap Suir Syam, agar BPOM Provinsi Sumbar segera membangun kantor yang lebih baik lagi minimal regional-regionalnya terlebih dahulu, sebab kalau hanya satu BPOM DI Padang yang menangani 19 kabupaten kota itu akan sangat kesulitan mengawasinya.


(*)