Lembaga Pengkajian MPR Bahas Perekonomian Nasional

Liputan6.com, Jakarta Lembaga Pengkajian MPR menggelar “Round Table Discussion” pada Selasa, 23 Mei 2017. Dalam acara yang bertema “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945” itu hadir sebagai narasumber para pakar ekonom seperti Sri Adiningsih, Mudrajad Kuncoro, Revrisond Baswir, Subijakto Tjakrawerdaya, Rizal Ramli, Kodrat Wibowo, dan Salamuddin. Dalam acara itu juga hadir Prof. Dr. Boediono, Sri Edi Swasono, Jimly Asshidiqie, M. Dawam Rahardjo, dan Ichsanuddin Noorsy.

Ketua Lembaga Pengkajian MPR, Rully Chairul Azwar mengatakan para pendiri bangsa merancang hendak ke mana bangsa ini berjalan itu sudah sangat jelas. Itu bisa dilihat dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea IV. Cetak biru dari tujuan bangsa itu adalah Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

“Jika sudah berjalan maka capaiannya adalah Sila V Pancasila,” ujar Rully Chairul saat konferensi press di Press Room Parlemen, 22 Mei 2017.  “Dengan demikian, siapapun penyelenggara negaranya, ia harus menjalankan tugas itu,” tambahnya.

Diakui, tujuan dari bangsa ini didirikan belum tercapai. Masih banyak persoalan keadilan terlihat di masyarakat dan adanya ketimpangan. Hal demikian bisa terjadi, menurut Rully, ada yang mengatakan gara-gara amandemen UUD sehingga kebijakan yang ada menjadi neoliberal.

“Dari sinilah maka ada yang menginginkan kembali ke UUD Tahun 1945,” ungkapnya.

Sementara itu, Arif Budimanta yang turut hadir sebagai pembicara mengatakan Lembaga Pengkajian perlu melakukan pengkajian yang mendalam berbagai permasalahan ekonomi selepas era reformasi.

Hasil kajian yang didapat dalam acara yang digelar beberapa hari itu, menurut Arif, akan diformulasikan dalam bentuk buku dan akan dijadikan panduan untuk meletakkan gagasan fundamental sistem perekonomian nasional dan kesejahteraan sebagai basis ekonomi nasional.

Djafar Hafsah dalam kesempatan yang sama juga mengungkapkan sistem perekonomian nasional dibangun untuk mensejahterakan rakyat. Untuk itu Lembaga Pengkajian akan mencari masukan dari para para ekonom dari berbagai latar dan selanjutnya hasil pemikiran mereka akan menjadi rekomendasi dengan berbagai langkah untuk memberi jawaban terhadap permasalahan yang ada.

Pada 23 Mei 2017 bertempat di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta,

(*)