Komisi III DPR Harap Banding Jaksa Ahok Bukan Diskriminatif

Oleh Liputan6.com pada 17 Mei 2017, 06:30 WIB
20170509-Sidang Vonis Ahok-Pool

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan mengajukan banding terkait vonis 2 tahun penjara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengharapkan, banding tersebut berdasarkan kebijakan Kejagung.

"Selama ini yang kita ketahui kebijakan banding yang ditetapkan kejaksaan apabila vonis hakim kurang dari 2/3 tuntutan jaksa. Untuk kasus Ahok perlu ada 'policy'," ujar Arsul di Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017, dilansir Antara.

Kebijakan dari kejaksaan, ia mengatakan, diperlukan agar langkah banding yang ditempuh JPU menjadi berdasar dan tidak diskriminatif. "Jangan di kasus Ahok JPU banding, lalu di kasus lain tidak banding. Diskriminatif," ujar dia.

Sebelumnya Ahok divonis dua tahun penjara atas kasus penodaan agama. Kuasa hukum Ahok telah menyatakan akan mengajukan banding atas vonis tersebut agar kliennya memperoleh keringanan.

Di sisi lain Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menyatakan akan mengajukan banding atas vonis hakim.

JPU mendakwa Ahok dengan dua dakwaan alternatif, yakni Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP. Jaksa menyebut Ahok terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP pada dakwaan subsider.

Sementara majelis hakim menyatakan Ahok terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana dakwaan primer dengan Pasal 156a huruf a KUHP.

Dharma SemestaDharma Semesta

yg menarik dari ahok bukan permasalahannya. tapi dibekang ahok siapa. itu masyarakat ingin cepat tau

kinggukgukkinggukguk

Jaksa mendakwa dgn pasal 156 dan 156a. Jaksa menuntut "ringan" dgn pasal 156. Majelis Hakim nenvonis "ringan juga" dgn pasal 156a. masih dalam lingkup dakwaan Jaksa. Kalaulah hakim memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa, maka wajar Jaksa naik Banding. Padahal Jaksa wakil/pembela pencari keadilan;