Menerka Besaran Tuntutan Ahok

Ketua Tim JPU, Ali Mukartono, mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan materi tuntutan terhadap Ahok. Ia juga mengaku banyak yang harus diteliti tim JPU.

"Doakan mudah-mudahan bisa, tetapi banyak yang harus kami teliti, tetapi ya kami coba menaati jadwal yang diberikan majelis hakim," kata Ali usai mengikuti sidang ke-17 Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, 4 April 2017 malam, seperti dikutip dari Antara.

Ia juga belum bisa memastikan unsur-unsur mana saja yang terpenuhi yang akan dibacakan dalam tuntutan kepada Ahok itu.

"Besok baru kami bertemu dengan tim berkesimpulan dari dakwaan yang terbukti yang mana, itu besok. Namun, gambaran kasar tuntutannya sudah ada tetapi kesepakatan tim belum ada," ucap Ali.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dilanjutkan dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Selasa (11/4/2017).

"Diperintahkan agar Jaksa mulai besok menyicil tuntutannya dan diharapkan tanggal 11 siap dibacakan. Kemudian mulai tanggal 11 karena telah melewati masa pembuktian, kamera boleh masuk, boleh live. Nanti akan diatur tempatnya," kata Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto.

Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok optimistis, majelis hakim yang menyidangkan kasus dugaan penodaan agama akan memberikan putusan bebas kliennya.

Optimisme itu muncul lantaran selama persidangan, fakta-fakta persidangan yang muncul justru bertentangan dengan dakwaan jaksa. Terlebih selama di persidangan, jaksa dinilai sulit membuktikan adanya unsur kesengajaan dan niat terdakwa menistakan agama saat berdialog dengan warga Pulau Seribu, 27 September 2016 lalu.

Bahkan Jaksa dinilai mesti memberikan tuntutan bebas bagi Ahok. Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat, dalam konferensi pers di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 5 April 2017.

Ia menambahkan, majelis hakim tak bisa sembarangan memberikan keputusan. Karena putusan hakim harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang disertai keyakinan.

"Lawyer itu optimisnya tidak boleh ngawur. Optimisme kami sangat kuat karena dasarnya yang muncul dalam fakta persidangan. Yang sulit dibuktikan adalah unsur dengan sengaja (menistakan agama). Karena harus ada niat yang bisa dibuktikan. Dan apa memang benar Ahok mengeluarkan sikap permusuhan terhadap ulama, itu juga sulit dibuktikan," kata Humphey.

"Jadi hakim enggak bisa sembarangan memutuskan sesukanya. Ia harus bisa mempertanggungjawabkan dengan dua alat bukti ditambah keyakinan. Jaksa juga harus membuktikan dakwaannya dari unsur-unsur yang ada," kata dia.

Menurut dia, selama kariernya menjadi pengacara, ia memang belum pernah menemukan ada jaksa yang berani memberikan tuntutan bebas. Namun hal itu bukan berarti tidak mungkin dilakukan.