Penantian Langkah Nyata Pemerintah Atasi Kisruh Freeport

Oleh Liputan6 pada 27 Mar 2017, 18:01 WIB
Tambang Freeport Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Tokoh masyarakat Kabupaten Mimika, Papua, Athanasius Allo Rafra meminta pemerintah segera menuntaskan kekisruhan yang terjadi di PT Freeport Indonesia.

Ditemui di Timika, Senin (27/3/2017), Allo Rafra mengatakan situasi gonjang-ganjing yang dialami PT Freeport Indonesia dalam dua bulan terakhir telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Mimika.

"Saya kira sudah saatnya pemerintah menuntaskan masalah yang terjadi di PT Freeport Indonesia. Masalah ini sudah dua bulan tanpa penyelesaian. Orang di Jakarta tidak merasakan dampak dari persoalan PT Freeport tapi kami di Mimika yang merasakan langsung. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan mengambang terus tanpa penyelesaian yang tuntas," kata Allo Rafra seperti dilansir dari Antara.

Mantan Penjabat Bupati Mimika periode 2007-2008 itu mengatakan ketidakpastian terhadap masa depan operasi pertambangan PT Freeport serta dihentikannya izin ekspor konsentrat Freeport ke luar negeri (60 persen produksi konsentrat Freeport selama ini diekspor) telah mengakibatkan munculnya berbagai persoalan serius di Mimika baik di bidang ekonomi, sosial, keamanan maupun politik.

Dampak sosial yang timbul pascapenghentian izin ekspor konsentrat Freeport yaitu saat ini sekitar 4.000-5.000 karyawan (baik karyawan permanen Freeport maupun karyawan perusahaan-perusahaan subkontraktor) telah di-PHK dan dirumahkan (forelock).

"Setiap hari selalu ada karyawan yang di-PHK dan dirumahkan. Sekarang jumlah karyawan yang di-PHK dan dirumahkan mungkin sudah sekitar 4.000-5.000 orang. Ini masalah sosial yang sangat besar. Pemerintah jangan tutup mata dengan persoalan ini," kata Allo Rafra yang pernah menjadi anggota DPRD Mimika periode 2009-2014 itu.

Situasi ketidakpastian di PT Freeport itu juga berdampak langsung terhadap Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) yang mengelola dana kemitraan (biasa disebut dana satu persen) PT Freeport untuk menunjang program pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal tujuh suku di Mimika.

Kini LPMAK harus memberhentikan 60 persen karyawannya serta mengurangi alokasi anggaran untuk menunjang operasional dua rumah sakit di Mimika yaitu Rumah Sakit Mitra Masyarakat dan Rumah Sakit Waa-Banti.

Selain itu, LPMAK kini tidak lagi merekrut peserta program beasiswa untuk dikirim belajar di berbagai kota studi baik di Papua maupun luar Papua.

Yang tidak kalah memprihatinkan, katanya, persoalan yang terjadi di PT Freeport telah memukul sektor perekonomian riil di Kabupaten Mimika.

"Sekarang kita bisa melihat hotel-hotel dan restoran di Timika sepi karena tidak ada tamu dan pengunjung. Perbankan khawatir dengan risiko kredit macet karena telanjur memberikan kucuran kredit ke karyawan dengan nilai yang sangat fantastis mencapai ratusan bahkan triliunan rupiah tanpa agunan," ujar Allo.

"Apalagi sektor riil seperti pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain pasti terkena imbas. Meskipun ada hasil, tapi tidak ada lagi perusahaan yang membeli hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan masyarakat," tambah dia.

Menghadapi kondisi yang tidak pasti tersebut, Allo Rafra mengharapkan agar pemerintah bijaksana dalam memberikan keputusan terkait masalah PT Freeport dengan memikirkan semua dampak yang terjadi tetapi juga tetap mengakomodasi kepentingan nasional di atas segala-galanya.

Untuk itu, lanjut Allo, solusi yang tepat untuk saat ini yakni pemberian izin ekspor konsentrat dari pemerintah kepada pihak PT Freeport dengan menghormati Kontrak Karya hingga masa waktu kontrak tersebut berakhir.

"Pemerintah juga harus betul-betul mengawasi ketat syarat-syarat dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh Freeport seperti pembangunan smelter, pajak, dan lainnya. Kalau tanpa solusi konkret, saya pesimistis masalah ini bisa diselesaikan," kata dia.

Ia juga meminta pemerintah agar serius menyikapi ancaman karyawan Freeport bersama masyarakat soal penutupan fasilitas publik di Mimika seperti Kantor Bupati, Bandara Mozes Kilangin dan lainnya.

"Jangan sepelekan ancaman-ancaman itu. Kalau masyarakat tidak tahan lagi dengan situasi yang terus memburuk di Timika, bisa saja ancaman itu menjadi kenyataan. Sebelum itu semua terjadi, alangkah bijaksana jika pemerintah segera mengeluarkan keputusan yang dapat memuaskan semua pihak," ujar Allo Rafra.

Tag Terkait